Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat meninjau lokasi pembangunan PLTS 100 GWp Site Gilimanuk di Jembrana, Bali, (25/8).
Menteri Bahlil Siapkan 14 Proyek Awal, FPCI Dorong Regulasi Kuat untuk PLTS 100 GWp
JAKARTA — Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) mendorong pemerintah untuk segera menyiapkan kerangka regulasi yang kuat dan jelas guna menjamin keberlanjutan program pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).
Dorongan tersebut disampaikan Pendiri sekaligus Ketua FPCI Dino Patti Djalal menyusul peluncuran program PLTS 100 GWp yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto pada 25 Agustus lalu.
Dino mengapresiasi komitmen politik Presiden Prabowo dalam mendorong pengembangan energi surya secara besar-besaran. Menurutnya, target kapasitas 100 GWp merupakan langkah ambisius yang realistis untuk diwujudkan apabila didukung kebijakan dan regulasi yang memberikan kepastian.
“Ini merupakan langkah yang patut diapresiasi dari Presiden Prabowo dan kami sepenuhnya mendukungnya. Komitmen politik terhadap target 100 GWp sangat menggembirakan dan tentu dapat dicapai. Langkah selanjutnya adalah memperkuatnya dengan landasan regulasi yang jelas dan kokoh,” katanya dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Menurut Dino, keberadaan regulasi yang kuat menjadi faktor penting untuk memastikan komitmen politik pemerintah dapat diterjemahkan secara konsisten ke dalam pelaksanaan program. Kepastian aturan juga diperlukan agar program tersebut tetap berkesinambungan saat memasuki tahap implementasi.
“Hal ini mencakup kepastian yang lebih besar mengenai peran kelembagaan, pelaksanaan proyek, proses pengadaan, pembiayaan, serta tahapan dan target implementasi,” sambungnya.
Lebih lanjut, Dino menilai program pengembangan energi surya 100 GWp dapat menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan energi nasional di masa mendatang. Karena itu, ia menekankan perlunya menjembatani komitmen politik pemerintah dengan kepastian regulasi yang memadai.
“Menutup kesenjangan antara komitmen politik dan kepastian regulasi sangat penting untuk mengubah ambisi 100 GWp menjadi implementasi nyata. Kami ingin melihat ambisi energi surya 100 GWp menjadi warisan Presiden Prabowo dalam waktu dekat,” ucapnya.
Program PLTS 100 GWp sendiri menjadi salah satu agenda besar pemerintah dalam memperkuat sistem energi nasional. Presiden Prabowo sebelumnya menyoroti besarnya skala program tersebut, yang ditargetkan menambah kapasitas pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 GWp ke dalam sistem kelistrikan Indonesia.
Pengembangan tersebut juga akan didukung sistem penyimpanan energi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) guna menunjang keandalan pasokan listrik.
Cakupan program ini tidak hanya berfokus pada pembangunan pembangkit energi surya. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah pendukung, mulai dari program dedieselisasi, elektrifikasi kawasan perdesaan, pengembangan desa produktif, hingga penguatan jaringan kelistrikan.
Selain itu, program tersebut juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi bagi kawasan industri, sehingga memberikan kontribusi yang luas terhadap transformasi sistem energi Indonesia secara keseluruhan.
Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana, Presiden Prabowo secara langsung menunjuk jajaran pimpinan inti yang bertugas mengawasi implementasi program. Tim tersebut terdiri atas sejumlah menteri serta pimpinan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan 14 proyek dengan kapasitas total mencapai 5,3 GWp sebagai tahap awal pelaksanaan program tersebut di sejumlah wilayah Indonesia.
Bahlil juga menjelaskan adanya skema intervensi pemerintah terhadap proyek-proyek yang belum mampu menawarkan harga kompetitif melalui mekanisme pengembang listrik swasta atau Independent Power Producers (IPP).
Intervensi tersebut, lanjutnya, dapat mencakup kemungkinan penugasan kepada Danantara dengan skema pembiayaan yang disesuaikan dengan arahan Presiden, sehingga percepatan pembangunan PLTS dapat tetap berjalan sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah.
