Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik bersama BAKTI) Kemenkomdigi di Surabaya, (17/9). Foto: dpr.go.id
Dave Laksono Dorong Penguatan Infrastruktur Digital Jawa Timur Jadi Katalisator Ekonomi Lokal
Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno mendorong agar pembangunan infrastruktur dan ekosistem digital di Jawa Timur tidak sebatas memperluas konektivitas internet. Menurutnya, infrastruktur digital harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, terutama di kawasan kepulauan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Hal tersebut disampaikan Dave saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI bersama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) RI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/9/26).
Dalam agenda tersebut, Dave menyoroti masih adanya ketimpangan akses dan pemanfaatan teknologi digital antara kawasan perkotaan, seperti Surabaya dan kawasan Gerbangkertosusila, dengan wilayah kepulauan dan 3T, di antaranya Bawean, Madura, dan Masalembu. Gerbangkertosusila sendiri merupakan kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek.
Kawasan Gerbangkertosusila mencakup Gresik, Bangkalan, Kabupaten/Kota Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Di wilayah perkotaan, tingkat adopsi internet telah mencapai lebih dari 90 persen dengan dukungan jaringan serat optik. Sementara itu, sejumlah kawasan kepulauan masih mengandalkan koneksi satelit dan BTS konvensional yang lebih rentan terhadap gangguan akibat kondisi cuaca ekstrem.
Melihat kondisi tersebut, Dave menilai pembangunan konektivitas harus dibarengi dengan penguatan pada sisi hilir. Sinergi antara BAKTI Kemenkomdigi, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai penting agar akses digital dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Infrastruktur konektivitas BAKTI wajib diiringi intervensi hilir melalui sinergi pendampingan digital bersama Pemda. Hal ini mencakup pelatihan literasi digital di wilayah 3T dan kepulauan, serta integrasi akses internet dengan pemberdayaan ekonomi lokal seperti digitalisasi koperasi nelayan dan UMKM pesisir untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan," ungkap Dave saat membuka agenda tersebut.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga menilai pengembangan ekosistem digital di Jawa Timur memerlukan kebijakan afirmatif untuk mengatasi kesenjangan bandwidth sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap keamanan siber publik. Upaya tersebut, menurut Dave, perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), termasuk dengan menerapkan pendekatan zero-trust architecture.
Di sisi lain, Dave mendorong agar efisiensi operasional BAKTI di wilayah kepulauan terus ditingkatkan. Hal itu dapat dilakukan melalui pengetatan Service Level Agreement (SLA) serta evaluasi secara real-time sehingga biaya logistik dapat ditekan. Ia menegaskan, keberhasilan pembangunan infrastruktur digital ke depan tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya akses internet bagi masyarakat.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan digital harus dikaitkan dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama dalam peningkatan produktivitas dan kapasitas ekonomi di tingkat lokal.
“Fokus pembangunan infrastruktur harus bertransformasi menjadi katalisator ekonomi lokal yang diukur melalui KPI peningkatan produktivitas riil masyarakat," tandasnya.
Sementara itu, Plt. Direktur Layanan TI Masyarakat dan Pemerintah Sudarmanto mengatakan penguatan infrastruktur digital merupakan bagian penting dari upaya memperkuat konektivitas nasional sekaligus mempercepat pemerataan transformasi digital. Karena itu, pembangunan infrastruktur beserta layanan digital perlu terus dikembangkan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.
“(Setiap masukan dari Komisi I) ini kami catat untuk menjadi basis penguatan konektivitas nasional dan percepatan pemerataan transformasi,” tandasnya.
