Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Nur Purnamasidi saat membuka kegiatan Akselerasi Digitalisasi Pembelajaran Kabupaten Jember di SMK Sunan Ampel, Sukorambi, Jember. (24/10). Foto: kabarjelas.com
Purnamasidi Kenang Perjuangan Guru Honorer, Tegaskan Kesejahteraan Guru Tak Boleh Diabaikan
Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar, M. Nur Purnamasidi, mengenang perjuangannya memperjuangkan nasib guru honorer yang sempat diwarnai perdebatan dengan Nadiem Makarim ketika menjabat Menteri Pendidikan.
Kisah tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Bang Pur itu saat membuka kegiatan Akselerasi Digitalisasi Pembelajaran Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 di SMK Sunan Ampel, Kecamatan Sukorambi, Jember, Sabtu (24/10/26).
Bang Pur mengungkapkan, dirinya masih mengingat sejumlah perdebatan dalam rapat kerja bersama Nadiem. Salah satu persoalan yang menjadi perhatiannya saat itu adalah kebijakan afirmasi bagi guru honorer agar memiliki kesempatan diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam salah satu pembahasan, Nadiem sempat mempertanyakan apakah anggota DPR menginginkan anak-anak mereka dididik oleh guru yang dinilai tidak kompetitif.
Menanggapi hal tersebut, Bang Pur tidak mempersoalkan pentingnya kompetensi tenaga pendidik. Namun, ia meminta kejelasan mengenai tolok ukur kompetensi yang digunakan agar persoalan tersebut dapat dibahas secara lebih terarah.
Menurutnya, upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional harus tetap memperhatikan nasib para guru honorer yang telah mengabdikan diri selama bertahun-tahun. Selain peningkatan kompetensi, mereka juga membutuhkan kepastian status kepegawaian dan kesempatan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik.
Bagi Bang Pur, persoalan guru honorer bukan sekadar isu kebijakan yang dibahas di parlemen. Ia memahami langsung beratnya kehidupan para pendidik non-ASN karena pernah mengalami kondisi serupa.
Pada 1997, Bang Pur pernah bekerja sebagai guru honorer di Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) di Jember. Ketika itu, ia hanya memperoleh honor sebesar Rp35 ribu setiap bulan, meskipun telah berkeluarga dan memiliki seorang anak.
Pengalaman tersebut membentuk kepeduliannya terhadap perjuangan guru honorer. Ia menilai, pembenahan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada pencapaian akademik dan peningkatan kualitas pembelajaran, tetapi juga harus disertai perhatian terhadap kesejahteraan serta kepastian masa depan para guru.
Digitalisasi Pendidikan Harus Tingkatkan Mutu Pembelajaran
Dalam kesempatan yang sama, Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur, Dr. Roni Indra, mengingatkan bahwa program digitalisasi pendidikan harus memberikan dampak nyata terhadap proses belajar mengajar. Penyediaan perangkat teknologi bagi sekolah, menurutnya, tidak boleh menjadi tujuan akhir program pemerintah.
Roni menjelaskan, terdapat empat agenda transformasi pendidikan yang tengah didorong pemerintah. Pertama, pembangunan dan revitalisasi infrastruktur sekolah. Kedua, transformasi pembelajaran dan asesmen, termasuk penerapan pendekatan pembelajaran mendalam serta pengenalan mata pelajaran pilihan coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ketiga, profesionalisasi guru untuk memperkuat kualitas sekaligus meningkatkan penghargaan terhadap profesi pendidik. Keempat, penguatan pendidikan karakter yang harus dimulai melalui keteladanan para guru.
Ia menegaskan, keberadaan perangkat digital di sekolah harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembelajaran yang lebih berkualitas.
“Keberhasilan pembelajaran itu tentu dominasinya ada di tangan Bapak dan Ibu semuanya,” ujarnya di hadapan para peserta.
Roni juga menekankan bahwa keberhasilan program pendidikan perlu diukur berdasarkan hasil yang dirasakan oleh peserta didik. Penyaluran bantuan dan penyediaan fasilitas tidak akan memberikan dampak maksimal apabila tidak diikuti perubahan positif dalam proses pembelajaran.
“Aksi nyata yang kami tunggu adalah bagaimana kualitas pembelajaran dari anak didik kita itu meningkat,” tegasnya.
Karena itu, ia berharap sinergi Komisi X DPR RI, BBPMP Jawa Timur, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dapat memperkuat penerapan teknologi pendidikan sesuai kebutuhan sekolah. Kolaborasi tersebut diharapkan mendorong pemanfaatan perangkat digital secara efektif untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.
Sebanyak 124 Satuan Pendidikan di Jember Didukung Revitalisasi
Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Tulus Mujiyanto, mengapresiasi pelaksanaan program akselerasi digitalisasi pembelajaran sebagai wujud sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan.
Ia menyampaikan terima kasih atas dukungan BBPMP Jawa Timur bersama Komisi X DPR RI yang turut mendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Jember.
Tulus mengajak para guru untuk memanfaatkan perangkat pembelajaran digital yang telah disediakan pemerintah, termasuk Chromebook dan layar interaktif, guna menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan relevan dengan perkembangan teknologi.
Menurutnya, keberadaan fasilitas digital baru akan memberikan manfaat apabila digunakan secara aktif oleh para pendidik dalam kegiatan belajar mengajar.
“Bagaimana perangkat yang sudah diberikan pemerintah ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru untuk membuat pembelajaran lebih menarik,” ujarnya.
Selain dukungan digitalisasi, Tulus mengungkapkan bahwa Kabupaten Jember juga menerima program revitalisasi sekolah. Sekitar 124 satuan pendidikan, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA/SMK, disebut mendapatkan dukungan melalui program tersebut.
Program revitalisasi diharapkan dapat membantu sekolah meningkatkan kelayakan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk memperbaiki ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan yang membutuhkan pembenahan.
Ia menilai, peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh melalui perbaikan fasilitas sekolah, penguatan kompetensi guru, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dengan demikian, berbagai program pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi guru dan peserta didik di Kabupaten Jember.
