Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra dalam Rapat Panja RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Gedung Nusantara II, Senayan, (10/11). Foto : dpr.go.id
Soedeson Tandra: Perampasan Aset Melalui Mekanisme In Rem Tetap Bisa Berjalan
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset melalui jalur *in rem* tetap dapat dilaksanakan meskipun proses hukum pidana terhadap pihak yang bersangkutan tidak bisa diteruskan akibat kondisi tertentu.
Hal tersebut disampaikan Soedeson dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset tersebut menjelaskan, terdapat beberapa keadaan yang dapat menyebabkan proses pidana terhadap seseorang tidak dapat dilanjutkan. Di antaranya, tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen. Meski demikian, keadaan tersebut tidak menghalangi proses perampasan aset melalui mekanisme in rem.
"Ada kemungkinan setelah dilakukan penyidikan, kemudian yang bersangkutan itu meninggal dunia, melarikan diri atau sakit permanen. Terhadap tiga hal ini kemudian proses in rem berjalan," ujar Soedeson dalam Rapat yang terselenggara di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/26).
Selain membahas keberlanjutan mekanisme *in rem*, politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti ketentuan penyitaan aset yang dinilai telah memiliki landasan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ia secara khusus merujuk Pasal 39 KUHAP lama yang mengatur kemungkinan suatu barang yang sebelumnya telah dikenakan sita perdata atau sita lainnya untuk kemudian dilakukan penyitaan dalam proses pidana.
Menurut Soedeson, ketentuan tersebut sejatinya sudah memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan sita pidana terhadap aset yang sebelumnya berstatus sita perdata. Atas dasar itu, ia mempertanyakan kebutuhan untuk kembali mengatur mekanisme serupa dalam Pasal 80A RUU Perampasan Aset.
Ia mengingatkan agar penyusunan regulasi baru dilakukan dengan memperhatikan keselarasan antarpasal dan keterkaitannya dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku. Pengaturan yang terlalu berlebihan justru dikhawatirkan menimbulkan duplikasi norma, memperpanjang prosedur, serta menyulitkan aparat penegak hukum dalam implementasinya.
"Jadi menurut saya pasal ini enggak perlu. Malah membuat tambah rumit, kalau di dalam KUHAP yang lama, itu (sudah diatur dalam) Pasal 39," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Soedeson meminta pemerintah memastikan seluruh materi dalam RUU Perampasan Aset tidak bertentangan dengan sistem hukum acara pidana yang berlaku. Harmonisasi regulasi diperlukan agar pelaksanaan penyitaan dan perampasan aset memiliki dasar hukum serta prosedur yang jelas.
Ia kembali menekankan bahwa ketentuan yang sudah tersedia dalam KUHAP semestinya menjadi pertimbangan dalam merumuskan aturan baru. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset dapat memperkuat instrumen penegakan hukum tanpa menciptakan kerumitan prosedural akibat pengaturan yang berulang.
"Ketentuan tersebut sebenarnya sudah memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang sebelumnya dikenakan sita perdata. Karena itu, tidak perlu ada pengaturan tambahan yang justru berpotensi memperumit penerapannya," pungkas Soedeson.
