Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, Foto : TVR Parlemen
Nurul Arifin : Kesejahteraan Prajurit Fokus Utama dalam Penguatan Pertahanan Nasional
Jakarta - Komisi I DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Pertahanan, Pangloma TNI, serta para Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara dengan agenda pembahasan mengenai isu-isu strategis pertahanan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi I, Komplek Parlemen, Senayan, rabu (30/4/25).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan prajurit harus menjadi fokus utama dalam penguatan sistem pertahanan nasional.
Nurul juga menyoroti pentingnya peningkatan anggaran pertahanan nasional yang saat ini berada pada kisaran 0,7–0,8% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia menyambut baik target pemerintah untuk menaikkannya menjadi 1–1,5% dari PDB sebagai langkah konkret dalam memperkuat pertahanan dan menyejahterakan prajurit.
“Anggaran pertahanan Indonesia harus mencerminkan komitmen kita terhadap kekuatan militer yang profesional dan modern. Namun, jangan sampai kita melupakan kesejahteraan prajurit. Kenaikan anggaran ini semestinya menjadi solusi bagi peningkatan tunjangan dan fasilitas mereka di lapangan,” kata Nurul.
Selain itu, Poitikus Partai Golkar ini juga menyambut baik rencana kenaikan anggaran makan dan lauk pauk dari Rp60.000/hari menjadi Rp90.0000/hari
“Saya mengapresiasi rencana Bapak Menhan, ini adalah bentuk kepedulian bagi mereka yang berada di garda terdepan pertahanan negara. Kita harus pastikan prajurit mendapatkan kesejahteraannya," tegasnya.
Selain isu kesejahteraan, Nurul juga menyoroti untuk melakukan evaluasi terhadap Memorandum of Understanding (MOU) di bidang pertahanan dan mengidentifikasi keberlanjutan ataupun implementasi MoU yang ada.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menjelaskan bahwa penandatanganan MoU bersifat timbal balik dan memerlukan proses diplomatik yang tidak dapat berjalan sepihak. Dia pun meminta dukungan Komisi I DPR RI untuk mendorong percepatan melalui jalur diplomatik.
Dalam kesempatan yang sama, Menhan juga menyampaikan perkembangan anggaran pertahanan yang kini telah mencapai 0,9% dari PDB, dengan target tahap pertama peningkatan menuju 1,5–1,6%. Peningkatan anggaran ini akan mendukung operasional sekitar 120.000 prajurit dan pembentukan 100 batalyon baru sebagai bagian dari pembangunan kekuatan pertahanan nasional.
