Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko
SAUDI BATALKAN PEMOTONGAN KUOTA HAJI, DPR RI: INI MOMENTUM PERBAIKAN HAJI 2026 AGAR LEBIH BAIK
Jakarta, 13 Juni 2025 – Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko, menyampaikan apresiasi tinggi atas keputusan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang akhirnya membatalkan rencana pengurangan kuota haji sebesar 50% bagi jamaah Indonesia. Keputusan ini disambut baik sebagai kabar gembira dan berkah bagi jutaan umat Muslim di Tanah Air yang menanti panggilan ke Tanah Suci.
"Kami sangat bersyukur dan menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atas kebijakan yang sangat responsif ini. Ini adalah bukti nyata dari hubungan persahabatan dan kerja sama yang erat antara Indonesia dan Arab Saudi, serta komitmen Riyadh untuk melayani umat Muslim dari seluruh dunia," ujar Singgih Januratmoko di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Keputusan ini, lanjut Singgih, memberikan angin segar bagi program ibadah haji Indonesia dan menepis kekhawatiran masyarakat akan tertundanya keberangkatan lebih banyak calon jamaah. "Ini adalah amanah besar yang harus kita jawab dengan persiapan yang lebih matang dan optimal," tambahnya.
Seperti di beritakan, sebelumnya Pemerintah Saudi Arabia berwcana akan memotong kuota jamaah haji Indonesia hingga 50%, dengan alasan tata kelola haji pemerintah Indonesia sangat buruk. Pemerintah Saudi menyoroti Indonesia tidak transparan dalam memberikan data kesehatan jamaah haji. Saudi protes kenapa Indonesia mengirim jamaahnya untuk meninggal di Arab Saudi.
Akan tetapi wacana pemotongan kuota haji tersebut akhirnya dibatalkan setelah Pemeirntah Saudi mengetahui bahwa Pemerintah Indonesia bersama DPR sedang melakukan revisi UU Haji ,dimana salah satu isu krusialnya adalah membentuk badan khusus penyelenggara haji, sebuah badan setingkat kementerian, sehingga ada harapan pengelolaan haji tahun depan menjadi lebih baik.
Mengacu pada pengalaman penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025, Singgih Januratmoko menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh dan perbaikan substansial oleh Badan Penyelenggara Haji, "Beberapa catatan dan kendala yang muncul pada penyelenggaraan haji 2025 harus menjadi pelajaran berharga. Kita tidak boleh mengulangi hal-hal yang sama. Target kita mewujudkan pelayanan haji yang semakin prima, nyaman, aman, dan berkesan bagi seluruh jamaah," tegasnya.
Menurutnya ada beberapa aspek yang menjadi sorotan untuk perbaikan di tahun 2026 seperti Manajemen Pelayanan Puncak Haji yaitu peningkatan koordinasi dan distribusi layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina, termasuk fasilitas tenda, sanitasi, dan pergerakan jamaah. Selain itu juga perlunya peningkatna Kualitas Akomodasi dan Transportasi. Pemerintah perlu memastikan standar akomodasi sesuai harapan dan kelancaran transportasi dari hotel ke tempat-tempat ibadah serta antar-masyair. Singgih juga menyarankan perbaikan pelayanan konsumsi dengan peningkatan kualitas dan ketepatan waktu distribusi makanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi gizi jamaah.
"Komisi VIII DPR RI, khususnya Fraksi Partai Golkar, berkomitmen penuh untuk terus mendukung dan mengawasi upaya Pemerintah dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M. Kita harus bekerja sama, bahu-membahu, untuk memastikan bahwa ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang lancar dan penuh keberkahan bagi seluruh jamaah Indonesia," pungkas Bapak Singgih Januratmoko.
