Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin (foto : lintasparlemen.com)
Komisi XII dan Pertamina : “Penambahan Zat Adiktif Guna Tingkatkan Kualitas Pertamax tanpa Merubah nilai Oktan (RON)”
Jakarta - Komisi XII DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya, Presdir PT AKR Corporindo, Dirut PT Indomobil Prima Energi dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia dengan agenda pembahasan stok bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang digelar di Komplek Parlemen, Rabu (26/2/26).
Adapun permasalahan lain yang disorot pada RDP ini yaitu isu terkait pengoplosan BBM berjenis pertamax. Menanggapi permasalahan tersebut, baik perwakilan dari PT Pertamina Patra Niaga maupun perusahaan BBM swasta lainnya menjelaskan bahwa dalam kasus pertamax tidak ada pengoplosan, melainkan hanya mekanisme penambahan zat adiktif dan pewarna yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas BBM dan tidak merubah nilai oktan (RON).
Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin mengatakan bahwa penegasan itu guna meluruskan kesalahpahaman dalam narasi yang beredar di publik saat ini.
“Dengan demikian, paparan yang telah dijelaskan Dirut Pertamina Patra Niaga di Komisi XII DPR bahwa tidak ada pengoplos BBM Pertamax ya,” jelas Mukhtarudin saat dihubungi Wartawan.
Mukhtarudin berharap agar kualitas Pertamax dipastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pemerintah yakni RON 92.
Dalam RDPU tersebut Komisi XII DPR RI juga meminta kepada Dirut PT Pertamina Patra Niaga, Presdir Mobility Shell Indonesia, Presdir PT Aneka Petroindo Raya (BP-AKR), Presdir PT AKR Corporindo, Dirut PT Exxonmobil Lubricant Indonesia, Dirut PT Indomobil Prima Energi dan Dirut PT Vivo Energy Indonesia untuk dapat lakukan ekspansi bisnis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (SPBKB) di luar pulau jawa dalam rangka meningkatkan pemerataan pendistribusian BBM untuk masyarakat.
“Saya kira pemerataan bahan bakar minyak (BBM) penting untuk mewujudkan keadilan energi sekaligus membantu masyarakat di daerah terpencil mendapatkan akses energi yang terjangkau,” lanjut Mukhtarudin.
Selain itu Komisi XII DPR RI juga meminta pihak PT Pertamina Patra Niaga dalam menjaga pasokan dan kualitas BBM di Indonesia jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun ini.
