

Momentum HUT ke-79 Bhayangkara, Soedeson Tandra; Pemerintah perlu beri Perhatian Anggota Polri di Papua
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra meminta agar pemerintah memberikan perhatian pada kesejahteraan anggota Polri yang bertugas di wilayah Papua dalam memperingati momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 Bhayangkara yang jatuh pada Selasa, 1 Juli 2025.
"Dalam momentum HUT Ke-79 Bhayangkara ini, kita perlu menegaskan kembali pentingnya memperhatikan kesejahteraan seluruh anggota Polri, khususnya yang bertugas di Tanah Papua," kata Soedeson dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, (1/7/25).
Sebab, kata dia, para anggota Polri yang mengemban tugas di Papua menghadapi tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta dinamika sosial yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Dimana, Kondisi tersebut menuntut perhatian lebih dari sisi fasilitas, dukungan logistik, hingga peningkatan kesejahteraan bagi para personel yang bertugas.
"Mereka berada di garda terdepan menjaga stabilitas dan ketertiban, dalam situasi yang tidak mudah,” tegasnya.
Soedeson juga memandang penting bagi Polri untuk menaruh perhatian pada pengembangan karier anggotanya dengan memberikan kesempatan pendidikan lanjutan bagi anggota Polri yang menunjukkan kinerja dan prestasi.
"Khususnya mereka yang bertugas di wilayah-wilayah rawan dan terpencil seperti Papua," ujar legislator Dapil Papua Tengah itu.
Soedeson juga mendorong agar personel berprestasi di Papua diprioritaskan untuk mendapatkan kemudahan akses pendidikan, baik untuk jenjang pendidikan bintara maupun perwira.
"Mereka yang berprestasi seharusnya diprioritaskan untuk mengikuti pendidikan lanjutan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka," jelasnya.
Di sisi lain, Soedeson menyampaikan apresiasi atas kunjungan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Papua beberapa waktu lalu yang dinilainya menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dalam memberikan perhatian terhadap kawasan timur Indonesia, baik dari sisi keamanan maupun pembangunan ekonomi.
Ia juga mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani menambah alokasi anggaran bagi Polri untuk mendukung operasional dan kesejahteraan anggota di Papua guna memastikan para personel dapat menjalankan tugas secara maksimal dalam kondisi yang penuh tantangan.
"Kami berharap Ibu Menkeu dapat mempertimbangkan peningkatan anggaran bagi Polri, terutama untuk penugasan di Papua. Kesejahteraan yang memadai akan berbanding lurus dengan kualitas pengabdian mereka di lapangan," ungkapnya.
Ia menekankan bahwa sinergi antara kementerian, aparat keamanan, dan masyarakat Papua merupakan kunci utama untuk mendorong pembangunan.
"Papua tidak hanya membutuhkan pendekatan keamanan, tetapi juga keadilan sosial yang diwujudkan melalui pemerataan kesejahteraan dan pelayanan publik yang layak," pungkasnya.