Sarifah Harum Anggota Komisi VI DPR RI
Sarifah Harum: DAM 2025 Bukan Monetisasi, Tapi Bangun Masa Depan Ekonomi
Jakarta — Arah kebijakan Danantara Asset Management (DAM) tahun 2025 yang akan mengelola 22 proyek strategis nasional mendapat dukungan politik dari DPR RI. Legislator Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar, Sarifah Suraidah Harum, menilai langkah ini sebagai upaya strategis dan terukur dalam membangun ekosistem pengelolaan aset negara yang sehat, efisien, dan kompetitif.
Sebagai bagian dari roadmap transformasi BUMN, PT Danantara Asset Management (Persero) di bawah Holding Operasional Danantara mengusung pendekatan profesional dalam mengelola aset negara. Dengan menggabungkan prinsip efisiensi bisnis, tata kelola yang baik, dan dampak sosial yang luas, DAM 2025 hadir untuk menciptakan nilai ekonomi dan sosial berkelanjutan bagi Indonesia.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Rabu (23/7), Sarifah Harum menyampaikan apresiasinya atas komitmen kuat dan akuntabel yang ditunjukkan oleh CEO dan COO BPI Danantara dalam memajukan ekonomi nasional.
“Fraksi Partai Golkar sangat mengapresiasi langkah strategis BPI Danantara. Program kerja yang dijalankan tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga menyentuh dimensi sosial secara nyata—mulai dari perbaikan tata kelola, efisiensi aset negara, hingga penguatan sektor-sektor vital,” jelas politisi yang akrab disapa Bunda Harum ini.
Legislator asal Dapil Kalimantan Timur itu menegaskan bahwa rencana kerja DAM bukan sekadar monetisasi aset, melainkan transformasi menyeluruh untuk mengaktifkan kembali aset-aset negara yang selama ini menganggur.
“Pendekatan yang digunakan sangat sistemik dan profesional, dengan orientasi jangka panjang. Di Komisi VI, kami melihat inisiatif ini sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus inovasi,” tegas Sarifah.
Ia juga menyoroti pentingnya peran DAM dalam menghadirkan efisiensi fiskal tanpa membebani APBN. Dengan target optimalisasi aset BUMN senilai lebih dari Rp1.000 triliun, DAM 2025 dinilai mampu menjadi katalis pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.
“Ketika aset non-produktif BUMN dapat diubah menjadi portofolio bernilai ekonomi, itu artinya kita memperkuat fondasi ekonomi bangsa dari dalam,” tambahnya.
Sarifah menutup pernyataannya dengan komitmen Fraksi Partai Golkar untuk terus mengawal arah kebijakan ini agar tetap akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, swasta, dan komunitas lokal pun dinilainya penting agar setiap proyek benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
“Kami mendukung penuh arah kebijakan DAM 2025 dan akan memastikan agar setiap langkahnya berpihak pada kepentingan nasional. Ini bukan soal menjual aset, tapi membangun masa depan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” pungkasnya.
