Sekretaris Fraksi Partai Golkar / Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin
Fraksi Golkar DPR RI Dukung APBN 2026 sebagai Fondasi Indonesia Emas 2045
JAKARTA-- Sekretaris Fraksi Golkar DPR RI, Mukhtarudin, membeberkan pandangan umum Fraksi Golkar terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.
Mukhtarudin menegaskan bahwa APBN 2026, sebagai APBN pertama yang disusun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjadi fondasi penting untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Tantangan Domestik dan Global
Mukhtarudin menyoroti tantangan domestik yang dihadapi APBN 2026, seperti menurunnya proporsi kelas menengah, tingginya prevalensi stunting, dan melandainya kontribusi industri manufaktur.
Dari sisi eksternal, dinamika ekonomi dan geopolitik global yang bergerak menuju tatanan multipolar menuntut APBN disusun secara adaptif, cermat, dan antisipatif.
"Meski demikian, Fraksi Golkar memandang ketidakpastian global sebagai momentum untuk memperkuat fundamental ekonomi dan ketahanan nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029," tutur Mukhtarudin, Selasa 19 Agustus 2025.
Dari sisi eksternal, APBN 2026 menghadapi tantangan yang bersumber dari dinamika perekonomian dan geopolitik global. Fraksi Partai Golkar sependapat dengan pandangan Presiden Prabowo bahwa tatanan ekonomi global saat ini tengah berubah menuju lanskap yang lebih multipolar dari sebelumnya yang cenderung unipolar dan didikte oleh satu kutub kekuatan.
"Perubahan tatanan global tersebut tentu akan berdampak secara multidimensi, baik secara moneter, fiskal, perdagangan internasional, hingga geopolitik dan geoekonomi antarkawasan," kata Mukhtarudin.
Perubahan-perubahan besar yang sedang terjadi di tataran global tersebut menutut APBN 2026 agar disusun secara lebih adaptif, cermat, dan antisipatif dalam menentukan asumsi makro maupun prioritas belanja negara. Namun di sisi lain, Fraksi Partai Golkar memandang ketidakpastian ekonomi global saat ini merupakan momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fundamental ekonomi dan ketahanan nasional agar dapat tumbuh lebih tinggi lagi.
Memperhatikan faktor internal maupun eksternal tersebut, Fraksi Partai GOLKAR menilal bahwa tema RAPBN 2026 yaitu "Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi" sangat relevan dalam menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Kedaulatan di tiga bidang utama tersebut bukan hanya berkaitan dengan stabilitas jangka pendek, melainkan juga fondasi ketahanan nasional yang berkelanjutan. Fraksi Partai GOLKAR memandang bahwa penguatan ketahanan pangan akan melindungi daya beli masyarakat dan mendukung inklusi sosial.
"Kedaulatan energi akan memastikan keberlanjutan transformasi Industri dan menjaga neraca transaksi berjalan. Adapun kedaulatan ekonomi akan menjadi payung besar bagi percepatan hilirisasi, industrialisasi, digitalisasi, serta integrasi UMKM dalam rantai nilai global," ungkap Mukhtarudin.
Dengan arah kebijakan tersebut, Fraksi Partai GOLKAR optimistis bahwa APBN 2026 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat fondasi pembangunan, menjaga kesinambungan pertumbuhan, serta menjaga status Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan.
Secara lebin rinci, Fraksi Partai GOLKAR menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang akan menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini.
Fraksi Partai GOLKAR juga mengapresiasi hadirnya program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi rakyat berbasis komunitas lokal. Selanjutnya, Fraksi Partai GOLKAR mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggulan Garuda.
Politisi Dapil Kalteng ini berharap program ini mampu menyediakan pendidikan berkualitas bagi anak-anak Indonesia di seluruh penjuru tanah air, sekaligus mempersempit kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
Secara umum, Fraksi Partai GOLKAR menilai bahwa keberhasilan agenda yang disusun oleh pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi anggaran, tetapi Juga oleh kualitas tata kelola dan mekanisme pengawasan yang melekat.
Dalam kerangka kebijakan fiskal, efektivitas belanja negara sangat ditentukan oleh akurasi penyaluran, transparansi pelaksanaan, serta konsistensi evaluasi. Oleh karena itu, Fraksi Partal GOLKAR menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara Pemerintah dan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan agar implementasi program khususnya program Makanan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran. Dengan pengawasan yang partisipatif dan berbasis data, dampak positif terhadap kesejahteraan rakyat dapat lebih optimal.
A. Dari sisi indikator Ekonomi Makro
1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan pada level 5,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Fraksi Partai GOLKAR menilai, target tersebut tergolong optimis untuk dicapai meski pemerintah telah berhasil meningkatkan kinerja pertumbuhan hingge mencapai 5,12 persen pada triwulan II 2025.
Meski demikian, Fraksi Partal GOLKAR meminta pemerintah untuk memperkuat sektor pengungkit pertumbuhan seperti hilirisasi, industrialisasi, pariwisata serta penguatan sektor umkm agar pertumbuhan yang dihasilkan berdiri di atas fondasi yang kokoh dan berkualitas.
2. Fraksi Partai GOLKAR mengapresiasi langkah Pemerintah menargetkan laju inflasi pada level 2,5 persen. Ini merupakan target yang mencerminkan stabilitas makro di tengah situasi global yang masih bergejolak. Fraksi Partai GOLKAR berpandangan bahwa target inflasi semestinya diarahkan pada tingkat yang memiliki daya ungkit yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi.
Dengan demikian, pertumbuhan yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan inklusif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Nilai tukar rupiah diusulkan pada level Rp 16.500 per dolar AS. Mengingat pentingnya menjaga daya saing ekspor dan daya tarik investasi asing pada situasi yang penuh ketidakpastian ini, Fraksi Partai GOLKAR dapat memahami apabila nilai tukar Rupiah diarahkan pada tingkat yang menarik bagi pelaku ekspor dan Investasi.
Selain itu, Fraksi Partai GOLKAR juga berharap bahwa penetapan target ini bagian dari strategi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4 persen pada tahun 2026.
4. Pemerintah mengusulkan target lifting minyak bumi sebesar 610 ribu barel per hari dan lifting gas bumi sebesar 984 ribu barel setara minyak per hari.
Menurut Mukhtarudin, target ini tergolong berani karena natural declining produksi minyak bumi yang sebesar rata-rata 10 persen tiap tahun.
Meski demikian Fraksi Partai GOLKAR menilai target ini termasuk realistis untuk dicapai mengingat kerja keras pemerintah sehingga capaian lifting minyak bumi pada triwulan II 2025 meningkat 0,3 persen y-o-y dan lifting gas bumi juga meningkat 3,4 persen y-o-y.
Oleh karena itu, Fraksi Partal GOLKAR memberi apresiasi yang setinggi-tingginya atas capaian tersebut, dan mendukung penuh langkah-langkah pemerintah dalam mencapai target lifting migas 2026.
B. Dari sisi Penerimaan dan Belanja Negara:
1. Fraksi Partai GOLKAR mengapresiasi langkah pemerintah mengusulkan target pendapatan dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 3.147,7 trillun atau meningkat 9,8 persen dari outlook APBN 2025. Jika dilihat dari rasio terhadap PDB, target tersebut hanya setara dengan 12.24 persen, sedikit menurun dibandingkan target pendapatan tahun 2025 yang mencapal 12,36 persen dari PDB.
Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerimaan negara belum sepenuhnya mampu mengimbangi laju pertumbuhan PDB.
Fraksi Partai GOLKAR memandang, agar konsolidasi fiskal menuju defisit di 2.48 persen PDB dapat dijalankan dengan baik, strategi mobilisasi pendapatan perlu lebih diperkuat, balk melalui optimalisasi perpajakan, digitalisasi sistem, maupun perluasan basis pajak yang adil dan berkelanjutan.
Dengan demikian, ruang fiskal Indonesia tidak hanya bergantung pada efisiensi belanja, tetapi juga ditopang oleh sumber penerimaan yang kuat untuk mendukung program prioritas nasional.
2. Pemerintah mengusulkan target belanja dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 3.786,5 trillun, atau lebih tinggi 7,3 persen dibanding outlook belanja pada 2025 sebesar Rp3.527,5 triliun. Fraksi Partai GOLKAR dapat memahami kenaikan pagu belanja ini sangat dibutuhkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif sekaligus mendukung realisasi program-program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam hal ini, Fraksi Partai GOLKAR berharap program-program prioritas Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Merah Putih dapat terealisasi secara optimal dan tepat sasaran agar dampaknya segera terasa bagi masyarakat dan ekonomi nasional secara umum.
3. Pemerintah mengusulkan target Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp 649,9 trillun, turun sebesar Rp 214,1 triliun dibandingkan outlook 2025 atau 24,7 persen lebih rendah. Fraksi Partai GOLKAR dapat memahami penurunan ini karena realokasi sebagian belanja dari TKD tersebut sudah menjadi bagian dari Belanja Pemerintah Pusat.
Namun demikian, Fraksi Partai GOLKAR meminta pemerintah untuk memberi perhatian khusus terutama bagi daerah-daerah yang masuk kategori tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), baik melalui mekanisme Belanja Pemerintah Pusat maupun melalui Transfer Ke Daerah.
C. Dari sisi Defisit dan Pembiayaan:
Defisit anggaran diusulkan sebesar Rp 638,8 triliun atau setara 2,48 persen PDB, dengan pembiayaan yang bersumber dari SBN Neto sebesar Rp 749,2 triliun.
Dalam hal ini, Fraksi Partai GOLKAR menekankan pentingnya pembiayaan utang agar tetap diarahkan pada instrumen yang efisien, memperkuat basis investor domestik, serta diimbangi dengan kualitas belanja yang produktif.
Dengan mempertimbangkan pokok-pokok pikiran tersebut, Fraksi Golkar menyatakan dukungan penuh terhadap RUU APBN 2026 untuk dibahas lebih lanjut,
"Dengan harapan APBN ini menjadi instrumen efektif untuk memperkuat fondasi pembangunan, menjaga pertumbuhan, dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi utama di kawasan," pungkas Mukhtarudin.
