Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat Memimpin RDP Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marjinal (4/3) Foto : dpr.go.id
Ketua Komisi X : Perlu Data Akurat dalam Penyusunan Rekomendasi Kebijakan yang Berdampak Positif bagi Pendidikan di Daerah 3T
Jakarta – Komisi X DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pantia Kerja (Panja) pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, serta Kepala Badan Keahlian DPR RI dengan agenda pembahasan mengenai isu-isu strategis terkait pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal, yang digelar di Ruang Rapat Komisi X, Senayan, Jakarta, Senin (4/3/2025).
Dalam RDP Panja tersebut, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menekankan pentingnya data dan informasi yang objektif, mutakhir, serta terpercaya untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi pendidikan di daerah 3T.
"RDP kali ini sangat penting untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai potret pendidikan di daerah 3T, serta bagaimana kebijakan infrastruktur dan afirmasi pendidikan memengaruhi kualitas pendidikan di wilayah tersebut," ucap Hetifah.
Hetifah juga menegaskan bahwa Komisi X DPR RI ingin melihat hasil asesmen literasi, numerasi, serta perbandingan internasional untuk memperoleh gambaran lebih komprehensif terkait kualitas pendidikan di daerah 3T. Dengan demikian, DPR dapat menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
"Kami tidak ingin mengulang kebijakan sebelumnya tanpa evaluasi. Kami ingin kebijakan yang benar-benar membawa dampak positif dan tidak semakin meningkatkan kesenjangan pendidikan," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPS, Amalia Adininggar, mengungkapkan bahwa ketimpangan pendidikan di daerah tertinggal, terutama di Papua masih sangat tinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar angka putus sekolah. Pihaknya mencatat bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat Papua masih berada di tingkat SD.
Sedangkan Plt. Kepala BSKAP Kemendikbudristek, Toni Burhanuddin, menekankan bahwa intervensi langsung dan terarah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Dia mencontohkan bahwa sekolah-sekolah yang menerima hibah buku menunjukkan peningkatan skor literasi yang signifikan, meskipun berada di daerah terpencil.
Toni juga menyoroti pentingnya redistribusi guru Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Kemendikbudristek juga mengajak pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk memanfaatkan Rapor Pendidikan agar perencanaan pendidikan lebih terukur dan tepat sasaran.
