Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin saat menjadi narasumber dalam acara Forum Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, (25/9). Foto : dpr.go.id
Nurul Arifin: Pidato Prabowo di PBB Tegaskan Politik Bebas Aktif Indonesia
Jakarta - Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) bekerja sama dengan Biro Pemberitaan DPR RI kembali menggelar forum Dialektika Demokrasi dengan tema “Hadirnya Prabowo di PBB, Menguatkan Kembali Peran Indonesia dalam Diplomasi Global”. Diskusi ini menghadirkan Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin, sebagai narasumber.
Dalam paparannya, Nurul Arifin menilai bahwa pidato Presiden RI Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB ke-80 sebagai salah satu pidato paling berkesan dan penuh kekuatan narasi. Menurutnya, penyampaian yang tegas, intonasi, dan gestur yang meyakinkan menunjukkan kapasitas kenegarawanan Prabowo di panggung diplomasi global.
“Buat saya ini the best ever speech untuk Indonesia. Pidato yang sangat powerful dan membuat kita sebagai bangsa merasa bangga. Bahkan negara-negara lain yang hadir pun terlihat terkejut dan memberikan standing applause panjang,” kata Nurul Arifin di Gedung Nusantara I, Senayan, Kamis (25/9/25).
Ia juga menilai isi pidato tersebut mempertegas komitmen Indonesia dalam politik luar negeri yang bebas aktif, termasuk sikap tegas terkait isu Palestina. Ia menyebut keberanian Prabowo dalam menyerukan two state solution atau solusi dua negara sebagai langkah penting yang sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia.
“Ketika Pak Presiden menyebut two state solution, itu bukan hanya cermin keberanian, tapi juga konsistensi pada prinsip kemanusiaan dan politik non-blok. Beliau menegaskan penolakan terhadap penjajahan sekaligus dorongan untuk perdamaian abadi dan keadilan sosial,” lanju Nurul.
Menurutnya, pernyataan tersebut juga merefleksikan nilai-nilai demokrasi yang dianut Indonesia, yakni penghargaan terhadap pluralisme, hak asasi manusia, dan multikulturalisme. “Apa yang beliau sampaikan memperlihatkan politik bebas aktif yang demokratis, sesuai prinsip negara kita,” tegasnya.
Lebih lanjut, Nurul mengingatkan pentingnya PBB untuk lebih tegas dalam menyikapi konflik global, khususnya terkait Palestina. Dengan dukungan lebih dari 140 negara, katanya, PBB seharusnya tidak bergantung pada negara-negara pemegang hak veto semata.
“Seharusnya PBB berani bersikap untuk mengakhiri perang, memerdekakan Palestina, tanpa harus menimbulkan dendam atau kekerasan baru. Itu sejalan dengan semangat yang disampaikan Presiden Prabowo,” pungkas Nurul Arifin.
