Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR ke Kota Padang, (20/2). Foto: dpr.go.id
Eric Hermawan; Otoritas Keuangan Perlu Beri Dukungan Konkret untuk Pemulihan Jaringan Telekomunikasi Wilayah Terdampak Bencana
Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eric Hermawan menyoroti pentingnya percepatan pemulihan sektor telekomunikasi pascabencana banjir yang melanda sejumlah daerah. Menurutnya, gangguan pada infrastruktur listrik dan jaringan komunikasi menjadi faktor utama yang melumpuhkan aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan ekonomi.
Ia mengungkapkan keprihatinannya atas dampak luas bencana yang tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga pemerintah dan dunia usaha. Eric menilai, kelumpuhan pada sektor listrik dan telekomunikasi harus segera ditangani karena menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi.
“Jadi bencana banjir ini kan merugikan semua rakyat, pemerintah dan sebagainya dan memang harus prihatin. Saya melihat bahwa kelumpuhan utama adalah listrik dan telekomunikasi,” kata Eric Hermawan kepada wartawan usai mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR ke Kota Padang, Sumatera Barat, Jumat (20/2/26).
Eric menegaskan bahwa pemulihan jaringan komunikasi harus menjadi prioritas agar aktivitas ekonomi masyarakat bisa kembali berjalan. Tanpa konektivitas yang memadai, berbagai transaksi digital tidak dapat dilakukan secara optimal.
“Pemerintah harus memperhatikan juga pada komunikasi. Komunikasi ini perlu dibangkitkan kembali sehingga ekonomi rakyat juga tumbuh kembali,” ucapnya.
Ia juga mendorong adanya dukungan konkret dari pemerintah dan otoritas keuangan, termasuk Bank Indonesia, untuk membantu sektor telekomunikasi. Menurutnya, perusahaan-perusahaan di bidang keuangan dapat memberikan insentif guna mempercepat pemulihan jaringan.
Eric mencontohkan pentingnya peran telekomunikasi dalam mendukung sistem pembayaran digital seperti QRIS dan BI-FAST. Tanpa jaringan yang kuat, layanan tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal.
“Karena tanpa perusahaan telekomunikasi, QRIS kemudian BI-Fast ataupun payment-payment lain tidak akan terjadi. Sulit, karena butuh sinyal, butuh 4G dan 5G,” ungkapnya.
Eric mengusulkan agar sebagian pendapatan dari sistem pembayaran digital dapat dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur telekomunikasi, terutama di wilayah terpencil.
Menurutnya, ketimpangan jaringan masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah, seperti di Maluku dan Kupang, yang masih kesulitan mengakses jaringan berkualitas tinggi untuk transaksi digital.
“Kalau di daerah terpencil kayak di Maluku, di Kupang, kan susah kita transaksi pakai QRIS. Kenapa? Jaringannya tidak ada, 2G ada tapi 5G tidak ada,” jelasnya.
Eric menegaskan, meski isu telekomunikasi bukan menjadi ranah utama Komisi XI, pihaknya tetap memberikan masukan kepada pemerintah agar kebutuhan infrastruktur digital mendapat perhatian serius dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional.
