Anggota Komisi VII DPR RI / Dapil DIY, Gandung Pardiman
Gandung Pardiman: Impor Mobil Niaga untuk Kopdes Merah Putih Perlu Dikaji Ulang
JAKARTA – Rencana impor 105.000 unit mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menuai perhatian di parlemen. Anggota DPR RI dari Dapil Yogyakarta, Gandung Pardiman, mengapresiasi langkah pemerintah yang menunda impor kendaraan senilai Rp24 triliun tersebut. Ia menilai, kebijakan ini perlu dikaji ulang agar sejalan dengan program strategis nasional dan keberpihakan terhadap industri otomotif dalam negeri.
Sebagai Anggota Komisi VII DPR RI, Gandung menegaskan bahwa penguatan ekonomi desa melalui Kopdes Merah Putih memang harus didukung. Namun, menurutnya, instrumen kebijakan yang digunakan harus tepat dan mengutamakan produk nasional. Ia menilai produsen otomotif dalam negeri telah mampu memproduksi kendaraan niaga sendiri, sehingga kebutuhan mobil pikap seharusnya dapat dipenuhi dari industri nasional tanpa bergantung pada impor.
Gandung juga memandang penundaan impor menjadi momentum untuk mengkonsolidasikan model bisnis Kopdes Merah Putih agar lebih kuat, profesional, dan berkelanjutan. Ia menekankan bahwa koperasi desa tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk impor, melainkan harus dirancang benar-benar memberikan keuntungan ekonomi bagi desa dan anggota koperasi.
Lebih lanjut, ia mendorong pemerintah mengintegrasikan pabrikan nasional, industri komponen, serta lembaga pembiayaan dalam satu ekosistem yang solid. Dengan demikian, kebutuhan kendaraan niaga untuk Kopdes Merah Putih dapat dipenuhi melalui skema kerja sama dalam negeri yang saling menguntungkan sekaligus menggerakkan industri komponen lokal seperti sasis, karoseri, dan pendukung lainnya.
Menutup pernyataannya, Gandung menegaskan bahwa setiap kebijakan strategis yang melibatkan belanja besar negara harus berpihak pada industri nasional, penguatan ekonomi rakyat, dan efisiensi anggaran. Produk dalam negeri, tegasnya, harus menjadi pilihan utama selama secara teknis dan ekonomis mampu memenuhi kebutuhan program pemerintah.
