Anggota Komisi XI DPR RI, Muhidin M. Said
Anggota Komisi XI DPR RI Dorong Penguatan Pengendalian Harga dan Pemulihan Keuangan Pascabencana di Sumut
Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhidin Mohamad Said menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi di Sumatera Utara pascabencana, khususnya melalui pengendalian inflasi dan percepatan pemulihan sistem keuangan daerah.
Muhidin menyampaikan bahwa secara umum sektor jasa keuangan dan aktivitas ekonomi mulai menunjukkan tren pemulihan. Layanan perbankan dan sistem pembayaran yang sempat terganggu akibat bencana kini berangsur normal.
“Kita melihat progres yang cukup baik. Namun stabilitas harga harus tetap menjadi perhatian utama agar daya beli masyarakat tidak tergerus,” kata Muhidin dalam kunjungan kerjanya di Kota Medan, Sumatera Utara, Senin, (23/2/26).
Ia mengingatkan bahwa tingkat inflasi di wilayah Sumatera kerap berada di atas rata-rata nasional. Kondisi itu, menurutnya, memerlukan langkah antisipatif yang lebih terstruktur dan berbasis data.
Salah satu komoditas yang kembali disorot adalah cabai, yang selama ini menjadi penyumbang fluktuasi harga di Sumut. Ketergantungan pasokan dari luar daerah, terutama Pulau Jawa, membuat harga sangat rentan terhadap gangguan distribusi.
“Persoalan cabai ini berulang setiap tahun. Artinya, perlu strategi jangka panjang untuk memperkuat produksi lokal dan memperbaiki rantai distribusi,” tegas Muhidin.
Ia juga mendorong optimalisasi peran Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar koordinasi lintas sektor berjalan konsisten. Menurutnya, struktur kelembagaan sudah tersedia, tetapi efektivitas pelaksanaan di lapangan harus terus diperkuat.
Selain isu inflasi, Komisi XI DPR RI turut menyoroti percepatan pemulihan layanan perbankan. Muhidin mengapresiasi langkah cepat otoritas moneter dan perbankan dalam mengaktifkan kembali sebagian besar mesin ATM serta layanan transaksi keuangan.
Meski demikian, Legislator Dapil Sulawesi Tengah ini meminta pemulihan dilakukan menyeluruh agar masyarakat tidak mengalami kesulitan mengakses uang tunai maupun layanan keuangan lainnya. Ia menekankan pentingnya dukungan infrastruktur seperti listrik dan jaringan komunikasi agar sistem keuangan dapat berfungsi optimal.
“Pemulihan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri. Infrastruktur dasar harus pulih agar aktivitas keuangan berjalan normal. Stabilitas harga dan sistem keuangan harus dijaga bersamaan,” Pungkasnya.
