Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo
Bambang Soesatyo Apresiasi Kesigapan TNI-Polri Tangani Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet, memberikan apresiasi kepada TNI dan Polri yang telah dengan sigap mengungkap, mengidentifikasi dan menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.
Respons TNI-Polri sangat bermakna bagi upaya merawat kemurnian wajah demokrasi dan citra pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Reaksi cepat TNI-Polri mengungkap dan menangkap pelaku teror dan penganiayaan terhadap aktivis Kontras ini menjadi penjelasan sangat gamblang bahwa unsur negara atau pemerintah bukan aktor intelektual dibalik aksi teror dan penganiayaan itu. Bahkan Presiden Prabowo mengutuk keras aksi teror tersebut serta mendesak pihak berwajib segera mengusut tuntas kasus ini hingga ke dalangnya,” kata Bamsoet di Jakarta, Jumat (20/3/26).
Sebagai Informasi, Andrie Yunus diteror dan dianiaya dengan siraman air keras ke tubuhnya, usai tampil dalam sebuah podcast bertema militerisme pada 12 Maret 2026 di kawasan Jakarta Pusat. Kasus ini dikecam masyarakat. Polri segera menganalisis rekaman dari 86 titik CCTV, dan mendapatkan ciri-ciri empat pelaku.
Mereka ditangkap pada 18 Maret 2026. Segera setelah itu, Mabes TNI mengonfirmasi bahwa pelaku merupakan oknum personil TNI, yakni tiga perwira dan stau bintara.
“Respons cepat TNI-Polri mengungkap kasus tersebut menunjukan ketaatan kedua institusi melindungi serta merawat citra negara dan pemerintah di mata masyarakat serta komunitas internasional. Sebab, dengan respons seperti itu, TNI dan Polri menjelaskan bahwa negara dan pemerintah tidak membungkam kritik dari publik,” ungkap Bamsoet.
Ia menegaskan bahwa motif apa yang melatarbelakangi aksi keempat pelaku harus terus diselidiki, baik oleh internal TNI maupun melalui proses hukum. Karena, ketika terjadi aksi teror, intimidasi dan penganiayaan terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang menyuarakan kritik kepada pemerintah, justru pemerintah dan alat-alat negara akan sangat dirugikan.
“Kalau pemerintah dan insitusi negara pasif menyikapi aksi teror seperti itu, akan muncul anggapan atau asumsi di ruang publik bahwa oknum penguasa berada dibalik tindakan tidak terpuji itu. Ini jelas akan merusak nama baik pemerintah ataupun institusi negara,” jelasnya.
Bamsoet menambahkan, TNI-Polri tidak cukup hanya menangkap dan menghukum pelaku. Pengusutan hendaknya berlanjut hingga aspek motif dan aktor intelektual di belakang keempat pelaku itu. Kasus ini menjadi contoh nyata tentang kerja kotor oknum dalam institusi negara yang berpotensi mencoreng citra pemerintah.
“Harap diingat bahwa teror dan intimidasi terhadap individu maupun kelompok masyarakat yang menyuarakan kritik kepada pemerintah sudah beberapa kali terjadi belakangan ini. Kalau tidak ditangani dengan tindakan tegas, kecenderungan Itu akan merusak kredibilitas negara dan kredibilitas pemerintahan Presiden Prabowo,” tutup Bamsoet.
