Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian ketika memimpin Raker dengan mitra Komisi X, Rabu (12/2) di Gedung DPR Senayan. Foto (IG @hetifah)
Komisi X DPR RI Apresiasi Upaya Kemendikdasmen Siasati Efesiensi Anggaran, Tapi Tetap Pertahankan Program Prioritas Pendidikan
Jakarta - Komisi X DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan mitra Komisi X Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendiktisaintek) dan Kementerian Kebudayaan RI di Gedung DPR RI, Senayan, Rabu (12/2/25).
Rapat Kerja Komisi X DPR RI bersama mitranya tersebut di pimpin oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, dengan agenda pembahasan hasil RDP / konsinyasi anggaran dengan ketiga kementerian terkait.
Dalam Rapat Kerja tersebut, Kemendikdasmen berkomitmen untuk mengutamakan program-program prioritas pendidikan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Penyediaan bantuan sosial melalui Program Indonesia pintar (PIP) untuk jenjang SD/SMP/SMA/SMK dan penyediaan berbagai tunjangan guru non-ASN baik untuk guru negeri dan swasta tetap dipenuhi dalam anggaran Kemendikdasmen Tahun Anggaran (TA) 2025.
Gaji dan tunjangan untuk pegawai Kemendikdasmen juga dipastikan disediakan secara penuh. Begitu pun dengan kegiatan pendidikan profesi guru (PPG) akan tetap dilaksanakan sesuai rencana pada tahun anggaran 2025. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti.
Kemendikdasmen melakukan penyesuaian anggaran dari Rp33,5 triliun menjadi Rp26,27 triliun, sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Mendikdasmen menambahkan anggaran hasil efisiensi masih dimungkinkan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut untuk penggunaannya.
“Langkah ini tetap memperhatikan keberlanjutan program pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Abdul Mu’ti menegaskan
Mendikdasmen juga menjelaskan efisiensi operasional dilakukan tanpa mengganggu layanan pada unit utama dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk program prioritas seperti peningkatan pendidikan vokasi untuk menghasilkan lulusan siap kerja, perlindungan dan pengembangan bahasa daerah agar tetap lestari, akreditasi sekolah guna menjamin mutu pendidikan, serta pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang akan diselenggarakan pada November 2025.
Pemerintah juga tetap berfokus pada pembangunan dan revitalisasi sekolah di mana pengalihan anggaran masih menunggu penyelesaian Inpres.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi upaya Kemendikdasmen dalam memperjuangkan anggaran pendidikan guna menjaga keberlangsungan program prioritas.
“Tadi dijelaskan bahwa belanja ASN diselamatkan, Bansos termasuk PIP bisa diselamatkan dari pemotongan, kontrak dan belanja barang yang sudah berjalan dipastikan bisa berlanjut. Program Prioritas Presiden sudah dialokasikan,” ucap Hetifah merasa lega
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemendikdasmen Suharti menenambahkan upaya serius jajaran Kemendikdasmen dalam merespons arahan efisiensi oleh Presiden. “
Pak Menteri meminta budaya hidup sederhana diterapkan di Kementerian termasuk agar semua penerbangan menggunakan kelas ekonomi, tidak terkecuali untuk Menteri, Wakil Menteri, dan pejabat eselon I,” jelas Suharti.
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X DPR RI, Sofyan Tan menyatakan dukungan terhadap usulan Kemendikdasmen.
“Kami mendukung sepenuhnya, semoga usulan-usulan yang disampaikan dapat terwujud dan ada tambahan anggaran untuk memenuhi kekurangan tersebut,” tuturnya.
Selain itu, Anggota Komisi X lainnya, Muhammad Nur juga menyatakan apresiasinya terhadap upaya kementerian memperjuangkan anggarannya demi keberlanjutan program yang menyasar bagi terwujudnya generasi unggul 2045.
“Saya apresiasi betul upaya kementerian ini memperjuangkan anggaran terutama untuk para guru yang harus didahulukan karena ini adalah perkara wajib,” jelasnya optimistis penambahan anggaran pendidikan akan disetujui Presiden.
