Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan
Eric Hermawan Ingatkan Pemerintah terkait Dampak Kenaikan Minyak Dunia terhadap APBN
Jakarta - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eric Hermawan mengingatkan pemerintah bahwa setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar satu dollar Amerika Serikat (AS) memaksa negara mengalihkan dana sebesar Rp 6,7 triliun untuk menambal selisih biaya energi agar harga di tingkat domestik tetap stabil. Kondisi tersebut jelas akan berdampak terhadap keamanan APBN.
“Masalah utama yang dihadapi perekonomian Indonesia bukanlah kelangkaan fisik pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah, melainkan kerentanan APBN terhadap fluktuasi harga minyak global,” kata Eric dalam keterangan tertulis, Selasa (24/3/26).
Diketahui bahwa, DPR dan Pemerintah telah menyepakati postur APBN 2026 dengan menggunakan asumsi dasar makro ekonomi sebagai fondasi perencanaan. Di Indonesia, terdapat aturan praktis (rule of thumb) yang digunakan para teknokrat fiskal untuk menghitung sensitivitas anggaran terhadap pergerakan harga komoditas global.
Pada APBN 2026, asumsi harga minyak berada di kisaran 70 dollar AS per barel. Eric mengatakan jika tensi global mendorong harga minyak naik menjadi 100 dollar AS per barel, membuat tambahan beban fiskal sebesar Rp 201 triliun.
"Ketika beban negara melonjak seperti adanya tambahan Rp 201 triliun, maka defisit anggaran akan membengkak. Dalam jangka panjang, kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang sangat berisiko terhadap aturan hukum batas defisit,” jelas Eric.
Menurutnya, ancaman terbesar bagi ketahanan energi Indonesia adalah gangguan fisik pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah. Selama ini impor minyak dari kawasan tersebut sebesar 20 persen dari total impor minyak Indonesia.
"Jika terjadi gangguan di satu wilayah, secara teknis Indonesia masih memiliki ruang untuk mencari substitusi dari vendor di wilayah lain, misal dari Amerika Serikat, negara Afrika dan Asia,” ungkapnya.
Dengan kondisi ketidakpastian global yang masih tinggi, ia mendorong pemerintah memperkuat manajemen fiskal dan strategi energi nasional agar APBN tetap sehat serta tidak terlalu rentan terhadap volatilitas harga minyak dunia.
“Strategi diversifikasi sumber impor energi perlu terus diperkuat agar risiko geopolitik tidak langsung berdampak pada stabilitas ekonomi nasional,” pungkasnya.
