Anggota Komisi VII DPR RI, Rycko Menoza saat memgikuti RDP Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata RI, (1/4), Foto: TVR Parlemen
RDP Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata, Rycko Menoza Soroti Infrastruktur dan Konektivitas Pariwisata
Jakarta — Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pariwisata dengan agenda tindak lanjut Rencana Kerja Tahun 2026. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rycko Menoza, menyoroti sejumlah persoalan krusial terkait pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata di Indonesia.
Menurutnya, salah satu kelemahan utama pariwisata domestik adalah akses dan infrastruktur yang belum memadai di berbagai destinasi.
“Menyangkut masalah infrastruktur, kelemahan wisata domestik yang ada ini selalu terjadi. Artinya hampir di seluruh destinasi wisata domestik di Indonesia aksesnya sangat tidak mendukung, baik itu dari jalan, rambu petunjuk, dan lainnya,” ujar Rycko.
Ia menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur harus menjadi fokus utama pemerintah, terutama di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
“Saya kira ini harus difokuskan secara khusus. Di tengah kondisi ekonomi dunia yang sedang menghadapi berbagai tantangan, saya berharap Kementerian Pariwisata tidak hanya fokus mengundang wisatawan mancanegara, tetapi juga berkonsentrasi pada penguatan pasar domestik,” lanjutnya.
Selain itu, Rycko juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan maskapai internasional guna meningkatkan konektivitas menuju destinasi wisata di Indonesia.
“Terkait kerja sama dengan beberapa maskapai internasional, kita melihat ada sejumlah bandara yang sudah berstatus internasional, namun faktanya belum memiliki penerbangan langsung ke provinsi tersebut,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu segera diatasi melalui sinergi lintas kementerian.
“Jadi statusnya internasional, tetapi maskapainya belum masuk. Ini menjadi peran penting Kementerian Pariwisata untuk berada di depan, berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan serta kementerian terkait lainnya, termasuk keimigrasian, agar dapat membuka peluang pasar baik domestik maupun internasional, khususnya dari negara-negara tetangga seperti ASEAN,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rycko juga mendorong agar pemerintah tidak hanya berfokus pada pasar wisata dari kawasan Timur Tengah dan Eropa, tetapi juga menggali potensi besar dari negara-negara Asia.
“Mudah-mudahan kita tidak selalu berfokus pada Timur Tengah dan Eropa, tetapi juga mampu menyerap potensi wisatawan dari negara-negara Asia yang potensinya sangat besar,” pungkasnya.
