Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Singgih Januratmoko

Singgih Januratmoko Minta Evaluasi Layanan Syarikah dan Perlindungan Jemaah Non-Kuota

Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI yang juga kerupakan anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2025, Singgih Januratmoko menyoroti persoalan visa haji furoda dan sistem layanan oleh syarikah dalam penyelenggaraan haji tahun ini jelang keberangkatan Timwas Haji DPR RI gelombang kedua.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah belum dapat menjamin perlindungan bagi jemaah haji yang berangkat melalui jalur visa non-kuota seperti visa furoda atau mujamalah karena belum adanya payung hukum yang jelas. Hal itu karena skema ini masih berjalan dalam sistem business to business antara travel Indonesia dan pihak syarikah di Arab Saudi.

“Memang kemarin itu bisnis to bisnis, jadi pemerintah tidak ikut langsung dalam proses visa furoda. Tapi ke depan, insyaallah dalam revisi undang-undang haji yang baru akan kita atur soal visa non-kuota ini,” kata Singgih kepada wartawan jelang keberangkatan Haji di Terminal III Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (30/5/25).

Singgih menegaskan bahwa DPR RI tengah mendorong agar warga negara yang berangkat haji lewat jalur non-kuota tetap mendapatkan perlindungan hukum dan layanan yang layak. 

“Selama ini pemerintah seakan tidak bisa melindungi mereka, karena belum diatur dalam undang-undang. Nanti insyaallah dalam UU yang baru semua itu akan terwadahi,” lanjutnya.

Selain itu, persoalan sistem layanan syarikah juga mendapat sorotan dari anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar ini, ia menjelaskan bahwa pada penyelenggaraan haji 2024 lalu hanya ada satu syarikah yang menangani seluruh jemaah Indonesia, namun hal itu justru menimbulkan banyak masalah. Maka tahun ini, pemerintah Arab Saudi menugaskan delapan syarikah, namun justru muncul persoalan baru.

“Kita berharap pelayanan membaik dengan delapan syarikah, tapi ternyata justru menyebabkan jemaah dalam satu kloter bisa terpecah. Bahkan ada suami istri yang dipisah penempatannya,” jelasnya.

Singgih juga menambahkan bahwa DPR telah berkoordinasi dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk membenahi sistem ini. Ke depan, distribusi jemaah akan berbasis pada embarkasi, bukan lagi per kloter, agar satu rombongan ditangani oleh satu syarikah yang sama.

“Insyaallah nanti meskipun ada lebih dari satu syarikah, penanganannya akan berbasis embarkasi. Jadi satu embarkasi ditangani satu syarikah, agar suami istri dan keluarga tidak terpecah lagi,” pungkasnya