Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga saat memimpin RDP dengan Kemenpar si Gedung Nusantara, (1/4). Foto: TVR Parlemen
Bali Dominasi 55% Devisa Pariwisata Nasional, Lamhot Sianaga: Ketimpangan Pariwisata Masih jadi PR
Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyoroti ketimpangan kontribusi sektor pariwisata nasional dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Pariwisata pada Rabu, 1 April 2026.
Dalam forum tersebut, Lamhot mengapresiasi capaian sektor pariwisata tahun 2025 yang mencapai Rp305 triliun atau meningkat sekitar 21 persen dibandingkan tahun 2024. Namun demikian, ia menegaskan bahwa capaian tersebut masih didominasi oleh satu daerah, yakni Bali, yang menyumbang sekitar 55 persen dari total devisa pariwisata nasional.
“Ini patut diapresiasi, tetapi juga menjadi catatan penting. Artinya, pemerataan pariwisata masih menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan,” ujar Lamhot.
Ia menambahkan, dengan telah disahkannya Undang-Undang Pariwisata yang baru, pemerintah diharapkan mampu mendorong distribusi pertumbuhan pariwisata yang lebih merata ke berbagai daerah di Indonesia.
Terkait isu global seperti konflik geopolitik, Lamhot menilai tidak terdapat dampak signifikan terhadap kunjungan wisatawan mancanegara (wisman). Ia mencontohkan situasi saat konflik antara Rusia dan Ukraina, di mana sektor pariwisata Indonesia tetap menunjukkan ketahanan.
Selain itu, Lamhot juga mempertanyakan efektivitas anggaran promosi pariwisata yang digelontorkan pemerintah. Ia menekankan pentingnya memastikan adanya korelasi yang jelas antara besarnya anggaran promosi dengan peningkatan jumlah wisatawan serta kontribusi devisa yang dihasilkan.
Lebih lanjut, ia menyoroti pengembangan lima destinasi wisata super prioritas, khususnya Danau Toba. Meski menjadi lokasi dengan alokasi Badan Layanan Umum (BLU) terbesar, Lamhot mengungkapkan hingga kini belum ada investor yang masuk secara signifikan.
Menurutnya, salah satu kendala utama adalah isu kebijakan pemanfaatan lahan (PMK) dengan skema 30 tahun yang dinilai kurang menarik bagi investor. “Ini perlu segera dievaluasi agar investasi bisa masuk dan pengembangan destinasi prioritas tidak stagnan,” tegasnya.
Lamhot pun mendorong pemerintah untuk segera melakukan perbaikan regulasi dan strategi agar sektor pariwisata nasional tidak hanya tumbuh secara angka, tetapi juga merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
