Ahmad Labib Minta Efisiensi Tidak Ganggu Layanan dan Kinerja
Jakarta-Politisi Golkar meminta agar efisiensi anggaran yang sedang dilakukan pemerintah untuk semua Kementerian/Lembaga tidak mengganggu aktivitas pelayanan publik. Pelayanan terhadap masyarakat harus tetap berjalan dengan baik dan prima.
“Saya tentu sangat berharap agar efisiensi anggaran tidak sama sekali berdampak pada kinerja yang sudah baik pada Kementerian/Lembaga,” ujar Ahmad Labib pada rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN, Menteri Perdagangan, BPKN, dan KPPU dengan agenda Pembahasan rencana efisiensi atas Anggaran Belanja K/L Tahun 2025), Kamis, 13 Februari 2025 di Komplek DPR/MPR Nusantara 1.
Menurut politisi dari Dapil X Jawa Timur (Gresik dan Lamongan) tersebut, restrukturisasi yang dilakukan pemerintah pasti memiliki maksud dan tujuan yang baik. Agar maksud dan tujuan baik tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat, pemerintah wajib untuk menjelaskan kepada publik terkait rencana, maksud dan tujuan tersebut.
“Khusus kami yang berada di Komisi VI ini, saya meminta agar para mitra bisa menjelaskan secara umum apa tujuan, maksud dan target yang hendak diinginkan dari efisiensi anggaran ini,” ujarnya.
Lebih lanjut ia juga mengingatkan pemerintahan untuk benar-benar bisa menghitung secara cermat dan kalkulatif dampak yang akan ditimbulkan dari efisiensi anggaran tersebut. Ia berharap efisiensi anggaran ini tidak menimbulkan pesimisme kepada pasar sehingga dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintahan Prabowo Gibran bisa mencapai 8 persen.
“Itulah mengapa saya sekali lagi menekankan bahwa belanja negara selama ini memainkan peranan yang besar dan sentral terhadap kegiatan bisnis maupun perekonomian dalam masyarakat. Makanya, perlu betul-betul diantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dari pemotongan anggaran ini,” jelasnya.
Pada kesempatan ini Labib juga berharap ratifikasi ratifikasi perdagangan dengan negara lain dapat membuka peluang kerja, pasar baru dan diversifikasi ekspor dari barang-barang di Indonesia. Ia sangat berharap perjanjian dagang dengan negara lain bisa menguntungkan para eksportir khususnya UMKM di Indonesia.
“Jangan sampai ratifikasi perdagangan yang kita sepakati malah menjadi bumerang sehingga kita malah menjadi pasar bagi negara-negara lain. Oleh karena itu, aturan mainnya harus benar-benar saling menguntungkan bagi semua pihak,” jelasnya.
