Menko Bidang Perekonomia Sebut Kebijakan WFH Tekan Konsumsi Pertalite hingga 9 Persen

  1. Beranda
  2. Berita
  3. EKSEKUTIF / KABINET
Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto

Menko Bidang Perekonomia Sebut Kebijakan WFH Tekan Konsumsi Pertalite hingga 9 Persen

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan evaluasi pemerintah terhadap penerapan kebijakan work from home (WFH) yang mulai diberlakukan sejak April 2026. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan dampak positif, terutama terhadap penurunan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite.

Airlangga menjelaskan, hasil evaluasi selama dua bulan terakhir memperlihatkan adanya penurunan penggunaan Pertalite yang cukup signifikan.

"Kita evaluasi terkait WFH, work from home, dalam 2 bulan, dan terlihat hasilnya cukup baik, di mana juga terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati 9 persen," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/5/26), dikutip dari Kompas.tv.

Melihat hasil tersebut, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan kebijakan WFH dalam waktu mendatang. "Tadi diputuskan untuk dilanjutkan," ungkapnya.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan membagi pengaturan kebijakan sesuai sektor masing-masing. Untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan menerbitkan surat edaran terbaru mengenai perpanjangan WFH.

Sementara itu, penerapan WFH di tingkat daerah akan dikoordinasikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri). Adapun pengaturan bagi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berada di bawah kewenangan Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Untuk sektor swasta, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) disebut akan mengeluarkan surat edaran tersendiri terkait keberlanjutan kebijakan kerja dari rumah tersebut.

Sebelumnya, Airlangga juga mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan berbagai kebijakan ekonomi lanjutan guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang terus bergerak dinamis. Salah satu kebijakan yang dipertahankan adalah penerapan WFH selama dua bulan ke depan.

"Akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/26), sebagaimana dikutip dari Antara.