Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan saat mengikuti RDP Komisi XIII DPR bersama BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, (15/6). Foto: dpr.go.id
Maruli Siahaan Tegaskan Tambahan Anggaran BPIP 2027 Harus Diiringi Kinerja yang Terukur
Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan memberikan perhatian serius terhadap capaian realisasi anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tahun 2026 yang dinilai belum memenuhi target yang ditetapkan. Ia menekankan pentingnya penyelesaian program dan pelaporan anggaran tahun berjalan sebelum BPIP mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2027.
Menurut Maruli, tingkat realisasi anggaran yang masih rendah berpotensi menimbulkan kendala dalam pelaksanaan program apabila penambahan anggaran tahun berikutnya disetujui tanpa evaluasi yang memadai.
“Kalau kita bandingkan dengan realisasi program yang tahun 2026, masih sangat jauh untuk pengesahan realisasi. Sehingga nanti ya kalau misalnya kita setuju anggaran penambahan tahun 2027, padahal tahun 2026 masih belum sampai mencapai dengan 100 persen untuk realisasi, ini nanti akan bisa menjadi kesulitan untuk merealisasi anggaran di tahun 2026,” tegas Maruli saat ditemui oleh wartawan usai agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi XIII DPR bersama BPIP di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (15/06/26).
Maruli menjelaskan bahwa pimpinan Komisi XIII DPR RI telah meminta BPIP untuk terlebih dahulu menyampaikan dan menuntaskan laporan realisasi anggaran tahun 2026. Langkah tersebut dinilai penting sebagai bentuk akuntabilitas sekaligus dasar dalam pembahasan kebutuhan anggaran pada tahun berikutnya.
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa Komisi XIII DPR RI pada prinsipnya mendukung penguatan anggaran yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila, selama penggunaannya tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Sehingga kita sampaikan tadi oleh Ibu Ketua, supaya realisasi untuk 2026 betul-betul diserahkan dulu. Dan penambahan anggaran 2027 prinsipnya kita setuju, karena kita tahu bahwa berkaitan dengan ideologi negara Republik Indonesia ini yaitu adalah Pancasila,” jelasnya.
Lebih lanjut, hasil evaluasi yang dilakukan Komisi XIII DPR RI diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi BPIP dalam mengelola anggaran secara lebih efektif dan berorientasi pada hasil. Dengan demikian, alokasi anggaran yang tersedia tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga mampu mendukung program-program penguatan ideologi Pancasila yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
