Anggota Banggar DPR RI, Soedeson Tandra saat membahas Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar, Senayan, (22/6). Foto : dpr.go.id
Soedeson Tandra Dorong Penguatan Anggaran Keamanan Papua dalam RAPBN 2027
Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Soedeson Tandra menegaskan perlunya peningkatan dukungan anggaran untuk sektor keamanan di Papua. Pandangan tersebut disampaikannya dalam pembahasan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 bersama pemerintah di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/26).
Dalam keterangannya, Soedeson menilai institusi keamanan, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, memerlukan perhatian serius agar dapat menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara optimal di Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Salah satu kebutuhan yang menjadi sorotannya adalah pembangunan Markas Komando (Mako) Kepolisian Daerah (Polda) di kedua provinsi tersebut.
Menurutnya, keberadaan fasilitas kepolisian yang representatif akan mendukung efektivitas tugas pengamanan sekaligus memperkuat kehadiran negara bagi masyarakat setempat. “Kalau saya, titik pandang saya dari sudut sebagai anggota Komisi III DPR. Program-program yang sangat penting itu pertama di Kepolisian,” ujar Soedeson.
Legislator dari Daerah Pemilihan Papua Tengah itu menilai Papua memiliki posisi strategis sebagai wajah Indonesia di tingkat internasional. Karena itu, wilayah yang masih menghadapi tantangan keamanan memerlukan dukungan yang lebih besar, termasuk dari sisi pembiayaan. Ia meyakini alokasi anggaran yang memadai dapat membantu kepolisian menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat secara lebih efektif dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Soedeson mengungkapkan bahwa hingga saat ini Papua Tengah dan Papua Barat Daya masih menghadapi keterbatasan sarana kelembagaan kepolisian. Kondisi tersebut, kata dia, berpengaruh terhadap berbagai aspek operasional, mulai dari perencanaan organisasi hingga pembinaan sumber daya manusia.
“Karena tidak ada Mapolda, perencanaannya juga susah, penempatan personelnya juga susah, pembinaan personel juga susah, penjagaan harkamtibmas juga susah,” jelasnya.
Atas dasar itu, ia meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur kepolisian di kedua wilayah tersebut. Dengan tersedianya sarana yang memadai, ia berharap kualitas pelayanan keamanan kepada masyarakat dapat semakin meningkat.
Selain isu kepolisian, Soedeson juga menekankan pentingnya penguatan dukungan anggaran bagi Badan Narkotika Nasional (BNN). Ia menilai ancaman penyalahgunaan narkotika saat ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan dan semakin banyak menyasar kalangan generasi muda di berbagai daerah.
Menurutnya, kapasitas anggaran yang dimiliki BNN saat ini masih belum seimbang dengan cakupan tugas yang harus dilaksanakan, termasuk di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar seperti Papua. “Menurut saya ini sudah darurat narkoba. Karena itu kami meminta perhatian yang sangat besar untuk BNN,” tegasnya.
Tak hanya itu, Soedeson turut menggarisbawahi pentingnya dukungan anggaran bagi Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga konstitusi negara. Ia menilai kebutuhan anggaran yang memadai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan persidangan, peningkatan layanan publik, serta berbagai fungsi kelembagaan lainnya.
Melalui pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2027, Soedeson berharap pemerintah dapat memberikan alokasi anggaran yang proporsional bagi lembaga-lembaga yang memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi masyarakat, khususnya di wilayah Papua.
