Menkomdigi Pastikan 62.000 Hunian Baru Program Tiga Juta Rumah Terhubung Internet

  1. Beranda
  2. Berita
  3. EKSEKUTIF / KABINET
Menkomdigi Pastikan 62.000 Hunian Baru Program Tiga Juta Rumah Terhubung Internet Menkomdigi RI, Meutya Hafid saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto menghadiri kegiatan Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, (30/7), Foto: komdigi

Menkomdigi Pastikan 62.000 Hunian Baru Program Tiga Juta Rumah Terhubung Internet

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pemerintah memastikan layanan konektivitas digital tersedia bagi 62.000 unit rumah yang baru diserahkan kepada masyarakat melalui Program Tiga Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Menurut Meutya, keberadaan rumah yang layak huni pada era digital tidak lagi cukup hanya ditopang oleh infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan akses jalan. Ketersediaan jaringan digital juga menjadi kebutuhan yang tidak terpisahkan.

"Program pembangunan rumah rakyat harus diikuti dengan hadirnya konektivitas digital. Kami pastikan konektivitas aman di hunian baru," ujar Meutya Hafid saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam kegiatan Akad Massal 62.000 Unit KPR Rumah Subsidi dan KUR Perumahan senilai Rp880 miliar di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan pelaksanaan massal akad Program Tiga Juta Rumah bagi MBR yang berlangsung serentak di 165 titik yang tersebar di 372 kabupaten dan kota di 36 provinsi.

Meutya menjelaskan, pembangunan kawasan hunian baru merupakan momentum untuk menghadirkan ekosistem digital sejak awal. Dengan dukungan jaringan internet yang andal, masyarakat dapat memanfaatkan berbagai layanan digital, mulai dari pendidikan, kesehatan, layanan pemerintahan, hingga peluang ekonomi berbasis digital tanpa harus meninggalkan rumah.

"Setiap kawasan hunian baru harus disiapkan menjadi kawasan yang terhubung. Ketika keluarga menempati rumah baru, mereka juga harus memiliki akses untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mengakses layanan publik secara digital," kata Meutya.

Ia menegaskan Kementerian Komunikasi dan Digital akan terus memperluas pembangunan jaringan internet berkecepatan tinggi agar pengembangan kawasan perumahan sejalan dengan pembangunan infrastruktur digital nasional.

Terkait pemerataan konektivitas, Meutya menyebut cakupan layanan 4G di kawasan permukiman Indonesia saat ini telah mencapai sekitar 97,45 persen. Di sisi lain, pemerintah juga terus mendorong perluasan akses fixed broadband berbasis jaringan fiber optik sebagai salah satu fondasi utama transformasi digital nasional.

"Visi Presiden Prabowo membangun Indonesia tidak hanya menghadirkan rumah yang layak huni, tetapi juga kehidupan yang lebih produktif. Karena itu, pembangunan fisik dan pembangunan digital harus berjalan bersama sehingga setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang," ujar Meutya.

Ia menambahkan, tersedianya akses internet di kawasan hunian baru akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk mendukung pola kerja jarak jauh, pengembangan UMKM berbasis rumah, pemanfaatan layanan kesehatan digital, hingga kemudahan dalam mengakses berbagai layanan pemerintah secara daring.

Share: