Komisi X DPR RI Tinjau Rehabilitasi Sekolah Terdampak Bencana di Padang, Pemerintah Pusat Kucurkan Rp3 M

  1. Beranda
  2. Berita
  3. KOMISI X
Komisi X DPR RI Tinjau Rehabilitasi Sekolah Terdampak Bencana di Padang, Pemerintah Pusat Kucurkan Rp3 M Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro saat meninjau sekolah terdampak bencana dalam Kunker Spesifik Komisi X DPR RI ke Sumatera Barat, di Padang, (4/9). Foto: dpr.go.id

Komisi X DPR RI Tinjau Rehabilitasi Sekolah Terdampak Bencana di Padang, Pemerintah Pusat Kucurkan Rp3 M

Jakarta — Sejumlah sekolah di Kota Padang yang terdampak bencana hidrometeorologi pada November 2025 mulai menjalani proses perbaikan. Rehabilitasi tersebut dilakukan untuk memulihkan fasilitas pendidikan sekaligus memastikan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung dengan aman dan nyaman.

Perkembangan rehabilitasi sekolah itu ditinjau langsung dalam kunjungan kerja Anggota Komisi X DPR RI Agung Widyantoro bersama rombongan Komisi X DPR RI, Jumat (4/9/26).

Dalam kunjungan tersebut, rombongan turut didampingi Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas PUPR Kota Padang Malvi Hendri, serta jajaran terkait.

Salah satu sekolah yang mendapat perhatian adalah SDN 04 Baringin yang berada di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah. Sekolah tersebut memperoleh dukungan anggaran sekitar Rp1,3 miliar dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI untuk melakukan rehabilitasi sejumlah sarana dan prasarana pendidikan.

Bantuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki bangunan yang mengalami kerusakan akibat bencana, tetapi juga untuk meningkatkan keamanan lingkungan sekolah, khususnya dalam menghadapi potensi banjir.

Kepala SDN 04 Baringin, Hessy Maibetri, menjelaskan pekerjaan rehabilitasi meliputi pembangunan enam ruang kelas, dua ruang administrasi, ruang Unit Kesehatan Sekolah (UKS), perpustakaan, serta tiga unit toilet.

Selain perbaikan gedung, kawasan sekolah juga dilakukan penataan dengan meninggikan elevasi lingkungan. Langkah tersebut dilakukan agar area sekolah tidak mudah terendam apabila banjir kembali terjadi.

"Selama proses pembangunan berlangsung, kegiatan belajar mengajar dialihkan sementara ke SDN 30 Air Dingin," kata Hessy, Jumat (4/9/26).

Rehabilitasi SDN 04 Baringin juga mencakup pengadaan mobiler untuk menunjang aktivitas belajar dan mengajar setelah pembangunan fasilitas selesai dilakukan.

Hessy menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat yang dinilai sangat membantu proses pemulihan fasilitas sekolah pascabencana.

"Kami menyampaikan apresiasi kepada Komisi X DPR RI yang telah memberikan dukungan kepada sekolah kami sehingga rehabilitasi ini dapat dilaksanakan," ujarnya.

Pekerjaan rehabilitasi SDN 04 Baringin ditargetkan rampung pada akhir September 2026.

Selain SDN 04 Baringin, SDN 32 Kuranji di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji, juga menjadi salah satu sekolah yang memperoleh bantuan rehabilitasi dari Kemendikdasmen RI.

Sekolah tersebut mendapatkan anggaran sebesar Rp1,7 miliar untuk memperbaiki fasilitas yang terdampak bencana. Kepala SDN 32 Kuranji, Ade Yulianto, mengatakan dana tersebut dialokasikan untuk 15 paket pekerjaan rehabilitasi dan 11 paket pengadaan mobiler.

Perbaikan tersebut diharapkan dapat mengembalikan kelayakan fasilitas sekolah sehingga siswa dan tenaga pendidik dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan lebih aman dan nyaman.

Komisi X DPR RI Pastikan Rehabilitasi Berjalan

Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro mengatakan kunjungan ke dua sekolah tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas pendidikan yang sebelumnya terdampak bencana hidrometeorologi.

Peninjauan tersebut juga menjadi bagian dari pengawasan DPR RI untuk memastikan bantuan dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat digunakan secara optimal dalam proses pemulihan sekolah.

"Komisi X DPR RI akan terus mendorong pemerintah pusat, khususnya Kemendikdasmen, untuk memberikan perhatian terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana," kata Agung.

Menurutnya, kondisi bencana tidak boleh menghambat pemenuhan hak anak dalam memperoleh pendidikan. Pemerintah harus memastikan kegiatan belajar tetap berjalan meskipun sekolah menghadapi dampak bencana.

"Pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena bencana. Anak-anak harus tetap mendapatkan haknya untuk belajar dengan aman dan nyaman," ujarnya.

Dukungan Pemerintah Pusat Dibutuhkan

Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir mengatakan dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan karena cukup banyak fasilitas pendidikan di Kota Padang yang mengalami dampak akibat bencana hidrometeorologi.

Ia mengapresiasi perhatian dan dukungan Komisi X DPR RI bersama Kemendikdasmen dalam membantu percepatan pemulihan sekolah-sekolah yang terdampak.

"Bantuan ini sangat berarti bagi kami, karena cukup banyak sekolah-sekolah di Kota Padang yang terdampak bencana hidrometeorologi dan membutuhkan dukungan pemerintah pusat," kata Maigus.

Maigus berharap seluruh proses rehabilitasi dapat diselesaikan sesuai target sehingga para siswa dapat segera kembali menjalani kegiatan belajar dalam lingkungan sekolah yang lebih layak, aman, dan nyaman.

"Kami juga berharap rehabilitasi sekolah yang terdampak bencana dapat segera diselesaikan sehingga proses belajar berjalan efektif," ujarnya.

Share: