Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun
Ketua Komisi XI DPR Dorong Pembenahan DTSEN untuk Tingkatkan Akurasi Data
Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Upaya tersebut mencakup pengukuran ulang sejumlah parameter yang digunakan untuk menggambarkan dan menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan akurasi data, termasuk data desil yang selama ini menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima berbagai program perlindungan sosial.
"Pemerintah kan ingin memperbaiki dengan DTSEN. Dari DTSEN itu nanti perbaikan-perbaikan itu akan dilakukan dan parameter-parameter sedang diukur ulang supaya lebih mengenal, lebih tepat," ujar Misbakhun di Jakarta Selatan, Kamis (27/8).
Menurut Misbakhun, pembenahan dan penyempurnaan data menjadi langkah penting agar berbagai kebijakan pemerintah dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar berhak menerimanya. Hal tersebut terutama berkaitan dengan program subsidi, perlindungan sosial, serta bantuan sosial (bansos).
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini juga tengah melakukan pendataan melalui sensus ekonomi secara lebih terperinci. Proses tersebut, kata Misbakhun, turut mencakup kalibrasi ulang terhadap baseline Produk Domestik Bruto (PDB).
"Makanya, sekarang pemerintah sangat detail dalam hal melakukan sensus ekonomi. Itu yang sedang dijalankan, termasuk baseline PDB-nya sedang dikalibrasi ulang," katanya.
Misbakhun menuturkan, data desil menjadi perhatian serius karena selama ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan kelompok masyarakat yang berhak menerima program perlindungan sosial.
Oleh karena itu, akurasi data menjadi faktor penting untuk memastikan anggaran negara yang telah dialokasikan bagi berbagai program tersebut dapat digunakan secara efektif dan tidak salah sasaran.
"Nah, ini yang sedang kita perbaiki bersama. Jangan sampai kemudian negara sudah menggelontorkan uang yang nilainya sampai ribuan triliun itu kemudian tidak tepat sasaran," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan terus melakukan penyempurnaan terhadap DTSEN. Data tersebut menjadi salah satu landasan pemerintah dalam menyalurkan subsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat.
Menurut Purbaya, penyempurnaan DTSEN diperlukan agar data tersebut dapat berfungsi sebagai sumber utama pemerintah dalam merancang, melaksanakan, hingga mengevaluasi berbagai program pembangunan.
"Pemerintah akan terus menyempurnakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di Kompleks DPR RI, Jakarta, Kamis (27/8).
Dengan pembenahan tersebut, pemerintah diharapkan memiliki basis data sosial dan ekonomi yang semakin akurat sehingga kebijakan perlindungan sosial, penyaluran subsidi, maupun bantuan sosial dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
