Anggota Komisi XIII DPR RI / Dapil Kalimantan Tengah, Bias Layar
Bias Layar Soroti Pemadaman Listrik di Kalteng, Singgung Pasokan Batu Bara ke PLN
Jakarta – Pemadaman listrik bergilir yang telah berlangsung lebih dari dua pekan di Kalimantan Tengah terus menjadi perhatian berbagai pihak. Kondisi tersebut dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai penyebab utama terganggunya pasokan listrik.
Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah, Bias Layar, turut menyoroti persoalan tersebut. Politikus Partai Golkar itu menilai gangguan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh persoalan teknis, melainkan diduga berkaitan dengan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik PLN di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang tidak berjalan optimal.
Bias mengaku memperoleh informasi bahwa distribusi batu bara mengalami kendala karena perusahaan tambang disebut enggan memasok kebutuhan PLN. Menurutnya, kondisi itu diduga dipengaruhi oleh keterlambatan pembayaran dari PLN kepada sejumlah perusahaan tambang.
"Yang saya ketahui, pasokan batu bara tidak stabil. Selain karena pembatasan produksi melalui RKAB perusahaan, juga karena pembayaran PLN kepada perusahaan tambang terlambat," bebernya.
"Ada yang sampai satu hingga dua tahun baru dibayar, sehingga pengusaha tambang menjadi sulit dan malas memasok batu bara ke PLN," lanjut Bias, Sabtu (4/7/26).
Ia menyampaikan keprihatinannya karena dampak dari persoalan tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang harus menghadapi pemadaman listrik bergilir selama lebih dari dua minggu.
Selain itu, Bias mempertanyakan apakah terdapat faktor lain yang turut memengaruhi terganggunya pasokan energi di wilayah tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
"Apakah ini ada muatan politik atau memang ada persoalan lain. Jangan sampai muncul anggapan bahwa pasokan listrik lebih diprioritaskan ke wilayah Jawa, Bali, dan Madura, sementara masyarakat Kalimantan harus mengalami pemadaman bergilir berkepanjangan," ujarnya.
Ia pun mendesak pemerintah pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), agar segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan sistem kelistrikan di Kalimantan.
Sebagai kader Partai Golkar, Bias berharap Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, dapat memberikan perhatian terhadap persoalan yang tengah dihadapi masyarakat Kalimantan.
"Saya berharap Pak Bahlil selaku Menteri ESDM mendengar keluh kesah masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kalimantan. Masalah ini sudah berlangsung lebih dari dua minggu. Pemerintah pusat, PLN, dan seluruh pihak terkait harus segera menyelesaikannya agar masyarakat tidak terus dirugikan," tegasnya.
Bias menambahkan, apabila dugaan keterlambatan pembayaran kepada perusahaan tambang memang menjadi penyebab tersendatnya pasokan batu bara, maka persoalan tersebut harus segera diselesaikan agar operasional pembangkit listrik kembali normal dan pemadaman bergilir dapat segera dihentikan.
Di sisi lain, PT PLN (Persero) memastikan gangguan sistem kelistrikan yang masih terjadi di Kalimantan tidak berkaitan dengan ketersediaan energi primer maupun pasokan batu bara. Penjelasan tersebut disampaikan sebagai respons atas berkembangnya informasi yang mengaitkan pemadaman listrik dengan pasokan bahan bakar pembangkit.
Asisten Manager Keuangan dan Umum PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Palangka Raya, Gian Wijaya, mengatakan keterangannya merujuk pada penjelasan Manager Komunikasi PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng).
"Mengutip informasi dari Manager Komunikasi PLN UID Kalselteng, kondisi ini tidak terkait dengan ketersediaan energi primer maupun batu bara, yang saat ini dalam kondisi aman," ujar Gian kepada Tribunkalteng.com, Sabtu.
Terkait kemungkinan pemberian kompensasi bagi pelanggan maupun pelaku usaha yang terdampak pemadaman, Gian menyebut pihaknya belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut karena hal tersebut bukan menjadi kewenangan PLN UP3 Palangka Raya.
"Mohon maaf belum dapat memberikan informasi lebih lanjut perihal tersebut karena di luar kewenangan kami," katanya.
