Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra, dalam Konferensi Pers Komisi III di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan,(9/7). Foto: dpr.go.id
Komisi III DPR RI Dorong Sinergi APH dalam Pengusutan Kasus Korupsi Batu Bara
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra mengajak seluruh aparat penegak hukum (APH) untuk memperkuat sinergi dalam mendukung Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) mengusut dugaan korupsi di sektor batu bara. Menurutnya, soliditas antarlembaga menjadi kunci agar proses penegakan hukum berlangsung optimal serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Soedeson menilai, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan kerja sama dan komitmen penuh dari seluruh unsur aparat penegak hukum. Ia juga mengingatkan bahwa sektor energi merupakan bidang strategis yang harus dikelola secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.
"Kami juga meminta kepada jajaran Polri-TNI dan juga agar solid mendukung program pemberantasan korupsi. Kita semua tahu bahwa korupsi adalah extraordinary crime," kata Soedeson dalam Konferensi Pers Komisi III di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/26).
Ia mengatakan dukungan penuh dari seluruh jajaran Polri terhadap Kortas Tipikor akan semakin memperkuat proses pengungkapan perkara secara profesional. Ia juga berharap penanganan kasus dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan penyidikan dengan jelas.
"Oleh karena itu sekali lagi kami mengimbau kepada TNI-Polri untuk solid, termasuk Jaksa, solid di belakang penyidik Kortas Tipikor untuk bagaimana membongkar perkara ini seterang-terangnya sejelas-jelasnya dan memberikan informasi kepada masyarakat dan menghukum pelakunya seberat-beratnya," tegasnya.
Lebih lanjut, Soedeson menekankan bahwa penindakan dugaan korupsi di sektor batu bara tidak semata-mata bertujuan membawa pelaku ke proses hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendukung agenda pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Oleh sebab itu, ia meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara konsisten dan bebas dari intervensi kepentingan apa pun.
"Kami tidak melihat siapa orangnya. Siapapun, apabila memang ada bukti dan hasil penyelidikan, maka hukum harus ditegakkan dengan setegak-tegaknya. Kami akan terus mengawal proses penegakan hukum ini," pungkasnya.
