Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji, saat menjadi Keynote Speech sekaligus membuka agenda Seminar Nasional Pendidikan Fraksi Partai Golkar DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan (13/7).
Seminar Nasional Pendidikan FPG DPR RI, M. Sarmuji: Dana BOS Perlu Dievaluasi agar Selaras dengan Kebutuhan Riil Pendidikan
Jakarta – Besaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) perlu dievaluasi agar mampu mencerminkan kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan dukungan pembiayaan dari pemerintah dapat menopang peningkatan mutu pendidikan sekaligus mengurangi beban biaya yang masih ditanggung sekolah, tenaga pendidik, dan orang tua siswa.
Isu tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam Seminar Nasional Pendidikan bertajuk Optimalisasi Harga Satuan Pendidikan sebagai Dasar Penetapan Biaya Pendidikan yang Layak dan Berkeadilan yang diselenggarakan opeh Fraksi Partai Golkar DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/26).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, M. Sarmuji menjelaskan bahwa seminar ini bertujuan memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai kebutuhan biaya pendidikan setiap peserta didik dalam satu tahun. Menurutnya, hasil kajian tersebut dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi kebijakan pembiayaan pendidikan, termasuk besaran dana BOS yang selama ini dialokasikan pemerintah.
"Kita ingin mereview secara jujur sebenarnya berapa biaya satuan pendidikan per siswa per tahunnya, sehingga kita bisa melihat apakah dana BOS yang selama ini diberikan oleh negara itu bisa meng-cover standar minimal atau belum," kata Sarmuji saat menjadi Keynote Speech sekaligus membuka Seminar Nasional Pendidikan Fraksi Partai Golkar DPR RI.
Sarmuji mengungkapkan, hasil kajian yang dipresentasikan dalam seminar menunjukkan masih terdapat selisih antara kebutuhan riil penyelenggaraan pendidikan dengan dukungan anggaran yang tersedia saat ini. Karena itu, menurutnya, formulasi pembiayaan pendidikan perlu ditinjau kembali agar lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Sarmuji menjelaskan, kajian tersebut mengacu pada tiga komponen utama, yaitu biaya operasional sekolah, pengeluaran yang masih harus ditanggung tenaga pendidik, serta beban biaya yang dipikul oleh orang tua peserta didik. Ketiga aspek tersebut menjadi dasar untuk menghitung kebutuhan biaya pendidikan secara lebih menyeluruh.
"Dengan melihat tiga komponen tersebut, kita ingin memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai kebutuhan pembiayaan pendidikan yang sebenarnya," ucapnya.
Lebih lanjut, Sarmuji menilai penyesuaian pembiayaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara. Namun demikian, ia menegaskan bahwa penetapan besaran biaya pendidikan harus didasarkan pada perhitungan yang rasional sehingga benar-benar mampu mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional.
"Kita ingin ada peningkatan secara gradual terhadap biaya operasional sekolah yang diberikan pemerintah. Yang terpenting adalah hitung-hitungannya lebih rasional dan sesuai dengan kebutuhan," jelasnya.
Sarmuji berharap hasil seminar ini dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan kebijakan pendidikan di masa mendatang, termasuk dalam pembahasan regulasi yang mengatur sistem pembiayaan pendidikan. Dengan evaluasi yang berbasis data dan kebutuhan nyata, kebijakan pendanaan pendidikan diharapkan semakin mampu mendorong pemerataan akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan bagi seluruh peserta didik di Indonesia.
