Anggota Komisi V DPR RI, Ade Ginanjar
Sinergi Komisi V DPR RI, BMKG dan Pemkab Garut Perkuat Kesiapsiagaan Warga Garut melalui Sekolah Lapang Gempabumi
Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, H. Ade Ginanjar, S.Sos., bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Geofisika Bandung menyelenggarakan Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Tahun 2026 di Aula Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mitigasi gempa bumi sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Garut, Dr. Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU, dan dihadiri Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Camat Karangpawitan, unsur Forkopimcam, Lurah Lebakjaya, jajaran BMKG, relawan kebencanaan, serta peserta dari berbagai elemen masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Garut menyampaikan apresiasi atas kolaborasi Komisi V DPR RI, BMKG, dan BPBD yang menghadirkan Sekolah Lapang Gempabumi sebagai upaya nyata membangun kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, Garut merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana cukup tinggi sehingga masyarakat perlu dibekali pengetahuan mengenai mitigasi sejak dini.
“Terima kasih kepada Kang Ade Ginanjar selaku Anggota DPR RI Komisi V, BMKG, dan BPBD yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Garut dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa Garut merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana. Namun pemahaman itu bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan agar masyarakat semakin siap,” ujarnya.
Abdusy Syakur menjelaskan bahwa setiap bencana memiliki proses dan gejala yang dapat dipelajari. Karena itu, pemerintah terus mengembangkan sistem pembelajaran serta memperkuat sistem peringatan dini agar masyarakat mampu mengenali tanda-tanda sebelum bencana terjadi.
“Saya percaya bahwa bencana tidak serta-merta terjadi begitu saja, tetapi ada prosesnya. Proses inilah yang harus dipahami masyarakat sehingga ketika muncul fenomena yang berbeda, masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan tanpa harus panik,” katanya.
Ia menambahkan, kesiapan masyarakat juga harus mencakup pemahaman mengenai langkah penyelamatan diri, mulai dari menentukan lokasi berlindung yang aman, melakukan evakuasi, hingga memahami mekanisme penanganan darurat oleh pemerintah.
“Ketika bencana terjadi, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara berlindung, bagaimana proses evakuasi, dan bagaimana pemerintah akan bergerak dalam penanganan bencana. Intinya, masyarakat harus siap.”
Selain kesiapsiagaan secara teknis, Bupati Garut mengingatkan pentingnya ikhtiar yang disertai keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Semua tentu tidak lepas dari ketentuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun sebagai manusia, kita wajib berikhtiar dan mempersiapkan diri. Salah satunya melalui kegiatan seperti Sekolah Lapang Gempabumi ini. Masyarakat harus tahu, harus siap, tetapi jangan panik,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI H. Ade Ginanjar menegaskan bahwa Sekolah Lapang Gempabumi dirancang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, khususnya dalam merespons informasi yang disampaikan melalui sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS).
“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Ketika nantinya ada pemberitahuan dari alat atau sistem peringatan dini, masyarakat sudah mengetahui bagaimana harus menyikapinya dan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja BMKG, Komisi V DPR RI, lanjut Ade Ginanjar, terus mendorong peningkatan jumlah maupun kualitas perangkat Early Warning System di berbagai wilayah yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi.
“Di Komisi V DPR RI kami terus membahas dukungan terhadap penambahan alat-alat Early Warning System. Peralatan ini harus terus ditingkatkan dan dipasang di wilayah-wilayah prioritas agar masyarakat memperoleh informasi lebih cepat ketika terjadi potensi bencana,” jelasnya.
Menurut Ade, Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat risiko bencana tinggi sehingga penguatan teknologi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi yang berkesinambungan.
“Bencana tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kita memang tidak bisa mencegah bencana, tetapi dengan dukungan teknologi BMKG dan kesiapsiagaan masyarakat, risiko korban dapat diminimalkan. Itulah tujuan utama mitigasi bencana,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Dr. Suadi Ahadi, S.T., M.T., menjelaskan bahwa Sekolah Lapang Gempabumi merupakan salah satu program strategis BMKG dalam membangun budaya sadar bencana melalui edukasi kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ade Ginanjar dan Komisi V DPR RI atas dukungan yang diberikan terhadap berbagai program edukasi kebencanaan BMKG.
“Terima kasih atas dorongan dari Bapak H. Ade Ginanjar dan Komisi V DPR RI sehingga kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi ini dapat terlaksana. Selain Sekolah Lapang Gempabumi, BMKG juga memiliki Sekolah Lapang Iklim bagi petani, sekolah lapang untuk peternak, serta Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Harapannya seluruh program ini mampu membangun masyarakat Indonesia yang semakin tangguh menghadapi berbagai potensi bencana,” ujarnya.
Suadi menjelaskan, BMKG memiliki tugas memantau aktivitas kegempaan menggunakan berbagai instrumen pemantauan sekaligus menyampaikan informasi serta peringatan dini kepada masyarakat. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama BPBD berperan menyebarluaskan informasi tersebut sekaligus melakukan langkah-langkah penanganan apabila terjadi bencana.
Dalam kegiatan itu, BMKG juga memperkenalkan aplikasi Info BMKG sebagai sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi cuaca, gempa bumi, hingga potensi tsunami secara cepat dan akurat.
Menurut Suadi, materi yang diberikan dalam Sekolah Lapang Gempabumi bertujuan membangun budaya kesiapsiagaan, bukan menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat.
“Kami mengajarkan masyarakat memahami potensi ancaman sumber gempa. Ketika masyarakat mengetahui wilayahnya berada dekat dengan sumber gempa, mereka akan lebih mudah melakukan mitigasi. Tujuan kami bukan menimbulkan kepanikan, tetapi membangun kesiapsiagaan,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Garut memiliki potensi aktivitas kegempaan yang dipengaruhi keberadaan Sesar Garut Selatan (Garsela), yang terdiri atas sejumlah segmen aktif seperti Segmen Kendang, Segmen Kencana, Segmen Kertasari, serta beberapa segmen lainnya. Karakteristik sesar di Pulau Jawa yang berbeda dengan Pulau Sumatera juga menjadi alasan pentingnya edukasi kebencanaan kepada masyarakat.
Melalui Sekolah Lapang Gempabumi, para peserta diharapkan dapat menjadi penyebar informasi dan edukasi kebencanaan di lingkungan masing-masing dengan membagikan pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga maupun masyarakat sekitar.
“Kami ingin membangun keluarga yang cerdas bencana. Ketika setiap keluarga memiliki pengetahuan kebencanaan, maka ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana akan semakin kuat,” pungkasnya.
Bupati Garut juga mengimbau masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah selatan Kabupaten Garut yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi terhadap gempa bumi dan potensi tsunami, agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi resmi yang disampaikan BMKG maupun pemerintah.
Melalui penyelenggaraan Sekolah Lapang Gempabumi Tahun 2026, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami konsep mitigasi bencana, tetapi juga memiliki kemampuan praktis dalam menghadapi kondisi darurat. Program ini menjadi wujud kolaborasi DPR RI Komisi V, BMKG, Pemerintah Kabupaten Garut, BPBD, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya sadar bencana sekaligus memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi.
