Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo usai mengikuti Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, serta Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, (14/8). Foto : dpr.go.id
Firman Soebagyo: Kepastian Harga Jadi Kunci Keberlanjutan Swasembada Pangan
Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo meminta pemerintah memperkuat keberlanjutan swasembada pangan dengan memberikan jaminan harga yang jelas kepada petani. Menurutnya, keberhasilan mencapai swasembada sebagaimana disampaikan Presiden RI dalam pidato kenegaraan perlu diikuti kebijakan yang dapat menjaga motivasi petani untuk terus berproduksi.
Pernyataan tersebut disampaikan Firman sebagai respons atas Pidato Presiden RI dalam rangka Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/26).
Firman menyambut positif capaian swasembada beras yang berhasil diraih Indonesia. Ia menyebut target produksi yang sebelumnya diperkirakan baru tercapai pada 2027 justru dapat direalisasikan lebih cepat pada periode 2025–2026, dengan capaian sekitar 5,3 juta ton. Sementara itu, persediaan beras nasional saat ini dinilai masih berada dalam kondisi aman.
Menurut Firman, kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga pembelian hasil pertanian menjadi salah satu faktor yang mendukung pencapaian tersebut. Adanya kepastian harga membuat petani merasa lebih terlindungi ketika menjual hasil panennya, termasuk kepada Bulog yang menawarkan harga relatif kompetitif.
“Petani itu mau untuk menanam varietas atau komoditas tertentu asal ada jaminan harga. Oleh karena itu, saya mengusulkan komoditas tertentu ditetapkan harganya oleh pemerintah seperti beras,” ujar Firman kepada wartawan.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menilai kebijakan jaminan harga dapat diperluas secara selektif kepada komoditas pertanian lainnya. Kepastian tersebut dinilai mampu memberikan kepastian usaha bagi petani sekaligus mendorong mereka meningkatkan produktivitas pangan dalam negeri.
Firman juga mengingatkan pemerintah agar komoditas pangan strategis tidak sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Menurutnya, sektor pertanian dalam negeri masih harus menghadapi tekanan dari produk impor yang dapat memengaruhi daya saing petani.
“Komoditas tertentu tidak bisa dilepas melalui mekanisme pasar bebas. Kita tidak mampu bersaing dengan impor. Kuncinya adalah produksi dalam negeri ditingkatkan secara bertahap dan impornya juga dikurangi secara gradual,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan pangan perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Harga hasil pertanian harus mampu memberikan keuntungan yang layak bagi petani, namun pada saat yang sama tetap dapat dijangkau oleh masyarakat.
Karena itu, Firman mendorong pemerintah tidak berhenti pada keberhasilan swasembada beras. Ia menilai diperlukan sistem pangan yang berkelanjutan untuk berbagai komoditas melalui kombinasi kebijakan harga, peningkatan produktivitas, pengendalian impor, serta pengembangan inovasi pangan.
Menurutnya, sinergi berbagai kebijakan tersebut menjadi kunci agar ketahanan dan swasembada pangan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
“Kalau itu dilakukan, saya yakin akan bisa stabil,” pungkas Firman.
