Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro
Soroti Tantangan Literasi di Era Digital, Agung Widyantoro: Digitalisasi Jangan Sampai Tumpulkan Kemampuan Berpikir
Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyoroti tantangan pengembangan literasi di tengah pesatnya transformasi digital. Menurutnya, kemudahan masyarakat mengakses bahan bacaan dan informasi melalui teknologi perlu diikuti dengan kemampuan memahami, menyerap, serta menganalisis informasi secara kritis.
Agung mengingatkan agar digitalisasi di sektor literasi tidak hanya diarahkan untuk mempercepat masyarakat memperoleh informasi. Transformasi tersebut harus tetap mempertahankan fungsi utama literasi sebagai proses membangun kemampuan berpikir dan memahami persoalan secara mendalam.
Hal itu disampaikan Agung saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI bersama jajaran Eselon I Perpustakaan Nasional (Perpusnas) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026). Rapat tersebut membahas antara lain Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 serta program yang akan dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurut Agung, peralihan dari pola literasi konvensional menuju digital merupakan konsekuensi perkembangan teknologi. Meski demikian, perubahan media membaca tersebut tidak boleh menghilangkan proses intelektual yang menjadi bagian penting dalam aktivitas membaca.
“Kita berjuang tidak hanya mengikuti tren saja, mengadakan, menyediakan pustaka-pustaka bahan bacaan secara digital, tetapi juga sekaligus kita berjuang jangan sampai ketajaman berpikir anak-anak kita menjadi tumpul karena perkembangan digital,” ujar Agung.
Politisi Fraksi Partai Golkar itu menilai kemudahan memperoleh informasi secara instan menjadi salah satu tantangan dalam membangun budaya literasi. Kehadiran mesin pencari dan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) memungkinkan masyarakat memperoleh jawaban dalam waktu singkat.
Agung menilai kemajuan tersebut memang memberikan kemudahan dalam mengakses pengetahuan. Namun, ketergantungan terhadap jawaban instan juga berpotensi membuat masyarakat melewati tahapan membaca, memahami, dan mengolah informasi secara mendalam.
“Persoalannya, dari bahan bacaan yang bersifat literasi konvensional ini setelah bergeser ke digital, itu bacaan pokoknya tidak dibaca tetapi langsung tekan tombol ingin mencari apa jawaban dari persoalan yang dihadapi,” katanya.
Karena itu, Agung meminta transformasi digital Perpusnas tidak berhenti pada penyediaan koleksi dalam format elektronik. Digitalisasi, menurutnya, harus tetap mendorong masyarakat mempertahankan kebiasaan membaca sekaligus meningkatkan kemampuan berpikir kritis.
Ia menekankan bahwa aktivitas membaca seharusnya tidak berhenti pada menerima informasi. Ada proses memahami isi bacaan, menyerap pengetahuan, menghubungkan informasi, hingga menganalisis persoalan sebelum mengambil kesimpulan.
“Proses baca, kemudian menyerap, dan kemampuan menganalisa sesuatu, persoalan yang ada yang dihadapi itu, ini banyak anak-anak kita bergantung sekali dengan kemajuan digital. Saya khawatir nanti kemampuan analisisnya ini berkurang,” tegas Agung.
Indikator Keberhasilan Perpusnas
Dalam rapat tersebut, Agung juga mempertanyakan ukuran yang digunakan untuk melihat keberhasilan program Perpusnas. Ia menilai jumlah koleksi, kunjungan, dan kegiatan memang dapat menjadi bagian dari evaluasi, tetapi dampak terhadap peningkatan budaya baca masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
“Saya ingin menanyakan kepada Bapak-Ibu, sebetulnya bagaimana kami bisa menilai indikator keberhasilan Perpustakaan Nasional? Apakah kami mengukur dari jumlah koleksi yang dimiliki atau juga kita bisa melihat dari jumlah kunjungan atau malah justru jumlah kegiatan?” ujar Agung.
Menurutnya, keberadaan perpustakaan memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan peradaban. Karena itu, program literasi perlu diarahkan pada peningkatan minat baca, baik melalui bahan bacaan konvensional maupun digital.
“Saya yakin, seyakin-yakinnya, kalau kita ingin membangun peradaban, maka kita harus berpikir keras bagaimana meningkatkan minat baca, baik itu buku, literasi konvensional maupun digital,” ungkapnya.
Peran Pemerintah Daerah
Agung juga menyoroti keterlibatan pemerintah daerah dalam pengembangan perpustakaan. Menurutnya, peningkatan budaya literasi membutuhkan dukungan bersama karena program perpustakaan bersentuhan langsung dengan masyarakat di daerah.
“Kita berjuang untuk bagaimana ingin meningkatkan anggaran, tetapi tidak hanya pemerintah pusat. Pemerintah daerah pun juga masih memandang sebelah mata kehadiran perpustakaan,” tuturnya.
Ia mendorong agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat dan daerah disertai perencanaan serta evaluasi yang berkelanjutan. Program perpustakaan, kata Agung, jangan hanya berjalan ketika memperoleh anggaran, kemudian berhenti setelah pembangunan fasilitas atau pengadaan koleksi selesai.
Perkuat Kompetensi Pengelola Perpustakaan
Selain dukungan anggaran dan fasilitas, Agung menilai kualitas sumber daya manusia pengelola perpustakaan menjadi unsur penting dalam membangun budaya literasi. Menurutnya, pengelola perpustakaan harus memiliki kompetensi yang sesuai agar mampu menjalankan fungsi edukasi dan meningkatkan minat baca masyarakat.
“Bagaimana mungkin kita ingin menciptakan minat baca, meningkatkan minat baca dari pusat dan daerah, kalau sumber daya manusia pengelola perpustakaan ini tidak diambil dari orang-orang kompeten,” tegasnya.
Agung menambahkan, perpustakaan di era digital tidak cukup hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan dan meminjam buku. Perpustakaan perlu berkembang menjadi pusat pembelajaran dan pengetahuan yang mampu memberikan akses terhadap informasi berkualitas.
Ahli Filologi Perlu Mendapat Perhatian
Agung turut menyoroti pentingnya mempertahankan tenaga ahli dengan kompetensi khusus yang semakin langka, salah satunya di bidang filologi. Keahlian tersebut dinilai penting dalam mengkaji dan menjaga naskah-naskah kuno sebagai bagian dari warisan intelektual dan kebudayaan bangsa.
“Kemarin di Jawa Tengah kami menemukan butiran-butiran mutiara, contoh ada yang membaca naskah kuno, namanya filologi. Yang seperti ini, kenapa tidak mendapatkan tempat? Manusia-manusia langka yang seperti inilah kalau bisa ditempatkan, diberikan posisi,” katanya.
Menurutnya, modernisasi perpustakaan tidak berarti mengesampingkan keahlian yang berkaitan dengan sejarah dan warisan intelektual. Perpusnas diharapkan tetap memberi ruang bagi tenaga-tenaga dengan kompetensi khusus tersebut.
Program Perpustakaan Harus Berkelanjutan
Lebih lanjut, Agung meminta setiap program perpustakaan yang telah mendapatkan dukungan anggaran dipastikan memiliki keberlanjutan. Evaluasi tidak boleh berhenti setelah pembangunan gedung, pengadaan buku, maupun penyediaan fasilitas selesai.
Ia menilai perkembangan dan pemanfaatan program di daerah harus terus dipantau untuk memastikan tujuan awal benar-benar tercapai.
“Program-program yang sudah terimplementasi di daerah, progres kemajuannya seperti apa? Jangan sampai berhenti sampai, maaf dalam tanda petik, proyek pengadaan, proyek pembangunan fisik. Tapi setelah itu kemajuannya, progresnya seperti apa, kemudian kita tinggalkan,” pungkas Agung.
Agung menegaskan, tantangan literasi pada era digital bukan lagi semata-mata persoalan ketersediaan bahan bacaan. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat juga membutuhkan kemampuan untuk memilih sumber yang kredibel, memahami konteks, membandingkan informasi, dan menarik kesimpulan secara mandiri.
Menurutnya, teknologi digital dan AI dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung pembelajaran. Namun, pemanfaatannya perlu tetap menempatkan kemampuan membaca, memahami, dan menganalisis sebagai bagian utama dari proses literasi.
Karena itu, penguatan budaya membaca perlu berjalan seiring dengan transformasi digital. Perpustakaan nasional dan daerah diharapkan tidak hanya berkembang dari sisi fasilitas dan teknologi, tetapi juga semakin kuat menjalankan fungsinya sebagai pusat pembelajaran masyarakat dan pengembangan pengetahuan.
