Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Maharani
Karhutla Picu Risiko ISPA, dr. Maharani Minta Kesiapan Layanan Kesehatan
Jakarta – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera mulai memberikan dampak terhadap penurunan kualitas udara serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI, dr. Maharani, meminta Kementerian Kesehatan bersama pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi, terutama terhadap potensi meningkatnya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah yang terdampak kabut asap.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 21 Agustus 2026, karhutla terjadi di 87 kabupaten dan kota yang tersebar di tujuh provinsi, yaitu Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
Sekitar tiga juta penduduk di 37 kabupaten/kota dilaporkan terdampak langsung oleh paparan kabut asap. Untuk mendukung penanganan di lapangan, Kementerian Kesehatan telah mengerahkan 314 tenaga medis dan tenaga kesehatan serta menyalurkan berbagai kebutuhan logistik kesehatan ke daerah terdampak.
Sementara itu, peningkatan kasus ISPA juga mulai terpantau di sejumlah wilayah. Di Kalimantan Tengah, jumlah kasus dilaporkan meningkat dari 402 kasus menjadi 716 kasus dalam kurun waktu satu minggu atau mengalami kenaikan sekitar 78,1 persen.
Maharani menilai penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada persoalan lingkungan. Pemerintah, menurutnya, harus secara bersamaan memastikan kesiapan sistem pelayanan kesehatan untuk menghadapi dampak buruk paparan asap terhadap masyarakat.
"Karhutla bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk, pemerintah harus memastikan layanan kesehatan siap dan masyarakat mendapatkan perlindungan sejak dini," ujar dr. Maharani.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap kondisi di Riau, yang merupakan daerah pemilihan Maharani. Kabut asap di wilayah tersebut menjadi persoalan serius setelah kualitas udara di Pekanbaru pada Minggu (23/8) sempat masuk dalam kategori sangat tidak sehat.
Berdasarkan catatan BMKG, konsentrasi partikulat PM2,5 di Pekanbaru mencapai 170 mikrogram per meter kubik pada sore hari. Kondisi kabut asap juga menyebabkan jarak pandang menurun hingga sekitar 2,5 kilometer.
Sebagai langkah untuk melindungi peserta didik dari paparan udara yang memburuk, Pemerintah Kota Pekanbaru kemudian menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) pada Senin (24/8/26). Sementara itu, Dinas Kesehatan Provinsi Riau juga menyiapkan bantuan sebanyak 18 ribu masker untuk Kabupaten Pelalawan yang menjadi salah satu daerah terdampak karhutla.
Maharani menekankan bahwa kelompok rentan harus menjadi perhatian utama dalam penanganan dampak kesehatan akibat kabut asap.
"Untuk Riau, perlindungan kelompok rentan harus menjadi prioritas. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan riwayat asma atau penyakit paru perlu mendapat perhatian. Informasi kualitas udara, penggunaan masker, dan akses pelayanan kesehatan harus benar-benar sampai kepada masyarakat," kata dr. Maharani.
Ia juga mendorong pemerintah melakukan pemantauan secara berkala terhadap perkembangan kasus ISPA maupun gangguan kesehatan lainnya yang berpotensi muncul akibat paparan asap. Menurutnya, informasi mengenai kondisi kualitas udara harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami agar masyarakat dapat mengambil langkah pencegahan.
Selain kesiapan layanan kesehatan, edukasi kepada masyarakat juga perlu terus diperkuat. Warga diimbau menggunakan masker ketika kualitas udara memburuk, mengurangi aktivitas di luar ruangan, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan kesehatan seperti batuk berkepanjangan, sesak napas, nyeri dada, atau iritasi mata yang berat.
"Jangan menunggu lonjakan pasien. Pencegahan, kesiapan fasilitas kesehatan, dan perlindungan kelompok rentan harus dilakukan sejak sekarang. Respons kesehatan harus berjalan seiring dengan upaya pengendalian karhutla," tegasnya.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI, Maharani menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kesehatan akibat karhutla. Ia berharap langkah yang terpadu dapat menekan risiko gangguan kesehatan sekaligus memastikan seluruh masyarakat di wilayah terdampak tetap memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.
