

Rikwanto Soroti Kebutuhan Helikopter dalam Optimalisasi Kinerja Polda Kalteng
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Rikwanto, menyoroti pemotongan anggaran yang dialami oleh Polda, Kejaksaan, dan BNN Provinsi (BNNP), meskipun ketiga institusi tersebut telah menyusun rencana anggaran untuk pelaksanaan tugas yang optimal.
Hal tersebut disampaikan Rikwanto saat rapat kerja dengan mitra kerja Komisi III DPR RI dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi III di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kamis (10/4/25).
“Ya memang disampaikan di awal, ketiganya, baik Polda, Kejaksaan, maupun BNNP, terkena efisiensi anggaran. Padahal mereka sudah merencanakan anggaran itu untuk kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebaik-baiknya,” kata Rikwanto.
Rikwanto menyebut bahwa Komisi III akan menampung masukan tersebut dan menyampaikan aspirasi agar alokasi anggaran tahun depan bisa melebihi pagu yang ada saat ini, demi mendukung program-program strategis di lapangan.
Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak terkait belanja modal, termasuk pembangunan dan rehabilitasi polsek serta polres yang saat ini masih tertunda. Salah satu perhatian khusus adalah permintaan dari Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mendapatkan helikopter operasional.
“Polda Kalteng minta helikopter sendiri. Karena wilayahnya itu 1,5 kali luas Pulau Jawa, dan beberapa lokasi bisa berjarak hingga 350-400 km. Perjalanan darat bisa makan waktu sampai 10 jam karena kondisi jalan yang kurang baik,” jelasnya.
Menurutnya, keberadaan helikopter sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas, mempercepat mobilisasi, serta penanganan bencana alam dan pengiriman logistik, khususnya saat musim kemarau yang kerap disertai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Karena memang ada masyarakat yang masih membuka lahan dengan cara membakar, itu efeknya begini. Jadi helikopter khusus untuk Polda Kalteng itu sangat diperlukan,” tegasnya.
Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja Polri, akan menyampaikan permintaan tersebut kepada Kapolri agar helikopter dapat segera dialokasikan untuk operasional di Polda Kalteng.