Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza pada kegiatan FGD Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan BPS dalam Penyelenggaraan SSN di Bandarlampung, (11/9). Foto: ANTARA
Rycko Menoza Dorong Pemutakhiran Desil DTSEN agar Bantuan Pendidikan Tepat Sasaran
Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mendorong pemerintah melakukan pemutakhiran sistem desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan berbagai program bantuan pemerintah, khususnya bantuan pendidikan, dapat diterima masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria.
Rycko menyampaikan hal tersebut dalam Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan Penguatan Kelembagaan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN) di Bandarlampung, Jumat, (11/9/26).
Menurut Rycko, masih ditemukan masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan tetapi tidak mendapatkannya karena data desil yang tercantum belum mencerminkan kondisi ekonomi mereka saat ini. Persoalan tersebut juga berdampak terhadap penyaluran bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
"Perlunya pemutakhiran desil DTSEN agar bantuan tepat sasaran khususnya bantuan pendidikan termasuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah," katanya.
Ia menilai pembaruan data perlu dilakukan secara berkala agar perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat dapat tercermin secara akurat. Dengan demikian, penerima bantuan dapat ditentukan berdasarkan kondisi terkini, bukan semata-mata mengacu pada data lama.
"Saya kira butuh pemutakhiran data, juga untuk menyangkut pemberian PIP, KIP, dan bantuan-bantuan lainnya," kata Rycko.
Rycko menekankan akurasi DTSEN menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan efektivitas program pemerintah. Ketidaksesuaian data dengan kondisi riil keluarga berpotensi membuat masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria justru kehilangan akses terhadap bantuan yang menjadi haknya.
"Akurasi dan pemutakhiran data menjadi hal penting untuk memastikan program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan, dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan," kata dia.
Selain mendorong pemerintah memperbaiki basis data, Rycko juga mengajak masyarakat Lampung untuk mendukung proses pendataan yang dilakukan BPS. Masyarakat diminta memberikan informasi secara jujur dan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar data yang dihasilkan dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat.
"Saya kira saat ini masyarakat jangan takut dengan adanya sensus yang dilakukan BPS, karena informasi yang diberikan harapannya bisa digunakan sebagaimana mestinya," ujarnya.
Ia berharap partisipasi aktif masyarakat dalam proses pendataan dapat membantu pemerintah membangun basis data nasional yang semakin akurat dan mutakhir.
"Dengan demikian berbagai kebijakan dan program bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran," kata dia.
