Menteri ESDM RI, Bahlil Lahadalia
Menteri Bahlil: Harga BBM Subsidi Tetap Dijaga demi Lindungi Daya Beli Masyarakat
JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah masih mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.
Bahlil mengatakan keputusan mempertahankan harga BBM subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. Pemerintah, kata dia, terus memantau kondisi tersebut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan,” kata Bahlil di Jakarta, Jumat, (11/9/26)
Menurut Bahlil, mempertahankan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak mentah dunia berada pada level tinggi bukan keputusan yang mudah. Pasalnya, kondisi tersebut dapat meningkatkan beban anggaran subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
“Memang ini adalah sesuatu yang tidak ringan, ini sesuatu yang berat. Kenapa? Karena pasti penambahan subsidinya nambah,” ujarnya.
Meski berdampak terhadap kebutuhan fiskal, pemerintah tetap menempatkan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan utama. Bahlil menyebut Presiden Prabowo menilai perlindungan terhadap daya beli masyarakat menengah ke bawah perlu menjadi prioritas dalam menentukan kebijakan energi.
“Bapak Presiden Prabowo berpandangan bahwa membela dan menjaga daya beli masyarakat untuk menengah ke bawah itu jauh lebih penting,” ungkap dia.
Bahlil menambahkan, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk menjaga harga energi tetap terjangkau adalah melalui penambahan anggaran subsidi. Opsi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadapi tekanan akibat kenaikan harga minyak dunia.
“Menambah anggaran subsidi saya pikir itu bagian daripada langkah yang kita lakukan,” tuturnya.
Ia menjelaskan, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) saat ini berada di kisaran 106–108 dolar AS per barel. Sementara itu, rata-rata ICP sejak Januari hingga September 2026 masih berada pada rentang 85–90 dolar AS per barel.
“Jadi masih, overall masih oke,” ucap Menteri ESDM.
Kebijakan mempertahankan harga BBM bersubsidi tersebut melanjutkan keputusan pemerintah sebelumnya. Pada 4 Agustus 2026, Bahlil menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan agar harga BBM bersubsidi tidak dinaikkan di tengah perubahan harga minyak mentah dunia.
Hingga awal September 2026, harga Pertalite masih berada di level Rp10.000 per liter, sedangkan Solar subsidi Rp6.800 per liter. Kedua harga tersebut tetap meskipun sejumlah jenis BBM nonsubsidi Pertamina mengalami penyesuaian harga pada awal September.
Dari sisi anggaran, pemerintah menyediakan Rp210,1 triliun untuk subsidi energi dalam APBN 2026. Nilai tersebut setara sekitar 65,87 persen dari total anggaran subsidi sebesar Rp318,9 triliun. Jika memperhitungkan kompensasi, total alokasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp381,3 triliun.
Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga semester I 2026 mencapai Rp233 triliun atau 52,1 persen dari pagu APBN. Realisasi itu terdiri atas subsidi sebesar Rp116 triliun dan kompensasi Rp116,9 triliun, serta meningkat 44,4 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
Peningkatan realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh perubahan ICP, nilai tukar rupiah, serta bertambahnya volume penyaluran BBM, LPG, dan listrik bersubsidi. Khusus untuk BBM, volume penyalurannya pada semester I 2026 meningkat 7,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Selain menjaga harga, pemerintah juga melakukan langkah untuk meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi. Bahlil sebelumnya menyampaikan bahwa rencana pengendalian konsumsi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10 masih menunggu validasi data agar kebijakan yang diterapkan tepat sasaran.
Dalam APBN 2026, pemerintah menetapkan asumsi ICP sebesar 70 dolar AS per barel. Angka tersebut berada di bawah rata-rata ICP Januari–September 2026 yang disampaikan Bahlil, yakni sekitar 85–90 dolar AS per barel.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah memilih tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi sembari mencermati perkembangan harga minyak dunia dan dampaknya terhadap kebutuhan anggaran. Kebijakan ini sekaligus diarahkan untuk menjaga keterjangkauan harga energi dan daya beli masyarakat.
