Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, (22/9)
Menteri ESDM: 10.000 Belum Dialiri Listrik, Pemerintah Siapkan Rp 18 Triliun
TANGERANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan masih terdapat sekitar 10.000 desa di Indonesia yang belum memperoleh akses listrik. Menurutnya, luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerataan elektrifikasi hingga ke seluruh desa.
"Kita masih mempunyai kurang lebih sekitar 10.000 lebih desa yang belum dijangkau listrik," ujar Bahlil dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Tangerang, Selasa (22/9/26).
Bahlil menjelaskan, Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau dengan jumlah desa yang mendekati 80.000. Kondisi geografis tersebut membuat pembangunan infrastruktur kelistrikan membutuhkan upaya dan dukungan yang lebih besar, khususnya untuk menjangkau wilayah terpencil dan sulit diakses.
"Sekalipun rasio elektrifikasi kita udah 99 persen, tapi karena jumlah desa di Indonesia hampir 80.000-an, jadi memang masih banyak sekali," ucapnya.
Menurut Bahlil, pemerintah terus berupaya memperluas akses listrik agar seluruh desa dapat menikmati layanan kelistrikan. Program tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda swasembada energi yang menjadi salah satu prioritas pemerintah.
"Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada kami bahwa salah satu poin penting di Asta Cita selain daripada swasembada pangan adalah swasembada energi. Dan motor daripada swasembada energi ini salah satu di antaranya adalah listrik," ujar Bahlil.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan target seluruh desa di Indonesia mendapatkan akses listrik dalam empat tahun. Target tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo dan diperkuat melalui rapat terbatas pada 25 Agustus 2025 yang membahas percepatan program listrik desa serta perluasan akses kelistrikan bagi masyarakat.
"Bapak Presiden menegaskan target elektrifikasi atau melistriki semua desa di seluruh Indonesia dalam waktu empat tahun," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno dalam rapat dengan pendapat dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (5/6/26).
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah membutuhkan dukungan lintas sektor. Salah satu aspek yang perlu dipercepat adalah proses perizinan, terutama untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan di kawasan hutan maupun pemanfaatan lahan perkebunan masyarakat.
Selain persoalan perizinan dan lahan, pembangunan akses dasar seperti jalan dan jembatan juga menjadi faktor penting. Infrastruktur tersebut dibutuhkan untuk memudahkan mobilisasi material dan peralatan menuju wilayah yang sulit dijangkau.
Pemerintah juga menyiapkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal sebagai salah satu alternatif untuk wilayah yang belum dapat dilayani jaringan listrik konvensional. Penyediaan lahan untuk pembangunan PLTS komunal menjadi salah satu kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam pelaksanaan program tersebut.
Untuk periode 2026-2027, pemerintah menyiapkan program listrik desa (lisdes) dengan skema multiyears. Program tersebut mencakup pembangunan jaringan distribusi listrik dan PLTS komunal di 3.850 lokasi, dengan total anggaran mencapai Rp18,65 triliun.
Anggaran tersebut terdiri atas Rp10,34 triliun untuk pelaksanaan pada 2026 dan Rp8,31 triliun pada 2027. Dari total lokasi yang menjadi sasaran program, sebanyak 3.457 lokasi akan dilayani melalui jaringan listrik berbasis grid, sedangkan 393 lokasi menggunakan PLTS komunal.
Pembangunan tersebut mencakup pembangkit dengan kapasitas 79.375 kilowatt peak (kWp) dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai dengan kapasitas 118.804 kilowatt hour (kWh). Pemerintah juga menyiapkan pembangunan gardu distribusi dengan kapasitas total mencapai 295.160 kilovolt ampere (kVA).
Selain itu, infrastruktur penyaluran listrik yang dibangun meliputi jaringan tegangan menengah sepanjang 14.289 kilometer sirkuit (kms) dan jaringan tegangan rendah sepanjang 9.707 kms. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan listrik hingga ke permukiman masyarakat di berbagai daerah.
Pemerintah berharap percepatan program listrik desa dapat memperkecil kesenjangan akses kelistrikan, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah terpencil. Pemerataan listrik juga diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar masyarakat.
