Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Rusli Habibie
Rusli Habibie : Polemik Tambang Raja Ampat, Reaksi Kelompok Tertentu atas Kebijakan Positif Menteri ESDM dalam Perkuat Tata Kelola Sektor Mineral
Jakarta - Polemik terkait permasalahan tambang nikel di Raja Ampat tidak bisa dilepaskan dari konteks kebijakan besar pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam.
Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Rusli Habibie mengatakan bahwa isu yang berkembang saat ini sangat mungkin dimanfaatkan sebagai alat untuk menyerang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang saat ini tengah memperkuat tata kelola sektor mineral melalui kebijakan royalti dan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
“Munculnya isu ini bisa jadi merupakan bentuk reaksi dari kelompok yang tidak puas terhadap kebijakan-kebijakan Kementerian ESDM, khususnya soal penguatan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Jangan sampai kita ikut dalam permainan yang tujuannya hanya untuk menjatuhkan,” kata Rusli yang dikutip dari keterangannya, minggu, (8/6/25).
Rusli menjelaskan bahwa menteri ESDM saat ini sedang menjalankan tugas berat sebagai leading sector dalam pembenahan sektor energi dan mineral. Kebijakan reformasi royalti dan pengetatan aturan DHE terbukti telah membuat kepentingan nasional lebih terlindungi, namun langkah tegas ini juga memunculkan resistensi dari kelompok yang selama ini nyaman dengan aturan yang longgar.
“Pak Menteri ESDM saat ini bukan hanya menjalankan fungsi teknis, tapi juga membawa agenda kedaulatan ekonomi. Dan itu yang membuat beliau jadi sasaran serangan dari pihak-pihak tertentu,” ungkap Rusli.
Lebih lanjut, Rusli pun mendukung langkah penghentian sementara operasional tambang PT Gag Nikel di Raja Ampat yang diumumkan langsung oleh menteri ESDM. Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan keberpihakan pada prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, serta respons terhadap aspirasi masyarakat dan kelompok lingkungan hidup.
“Pemerintah menunjukkan keseriusan menata sektor ini dengan tetap mendengarkan suara rakyat. Tapi kita juga harus waspadakarena ada framing yang sengaja diarahkan untuk membelokkan arah kebijakan nasional,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa percepatan pembangunan nasional yang tengah dijalankan pemerintah tidak boleh terganggu oleh manuver narasi sesat. Evaluasi terhadap tambang di Raja Ampat, menurutnya, penting dilakukan secara obyektif dan profesional, namun tidak boleh dijadikan dalih untuk melemahkan semangat reformasi tata kelola sumber daya.
