Wakil Ketua Komisi III /Timwas Haji DPR, Sari Yuliati bersama Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir dan Timwas Haji DPR lainnya saat melakukan pengawasan pelaksanaan Haji di Makkah, Arab Saudi
Temuan Timwas DPR: Sari Yuliati Soroti Layanan Haji, Dorong Perbaikan Serius
Mekkah — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ir. Hj. Sari Yuliati, menyampaikan sejumlah catatan penting hasil pengawasan langsung terhadap pelaksanaan ibadah haji 2025. Sebagai anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, ia menilai perlunya evaluasi menyeluruh dan serius terhadap berbagai aspek teknis dan pelayanan jemaah.
“Penyelenggaraan haji tahun ini menyisakan sejumlah persoalan yang perlu dievaluasi secara maksimal. Kami menemukan kasus jemaah yang tidak mendapatkan penginapan layak, keluarga yang terpisah antara suami, istri dan orang tua, jumlah bus yang terbatas, hingga makanan yang kurang berkualitas,” ujar Sari Yuliati saat mendampingi Timwas Haji DPR RI meninjau kondisi jemaah di Arab Saudi.
Menurut politisi Partai Golkar itu, meskipun pelaksanaan ibadah haji melibatkan koordinasi antar-lembaga dan pemerintah Arab Saudi, Indonesia tetap harus memastikan bahwa seluruh jemaah mendapatkan pelayanan yang manusiawi dan sesuai standar yang telah ditetapkan.
“Ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang seharusnya dijalani dengan tenang dan khusyuk. Ketika aspek pelayanan dasar tidak terpenuhi, tentu akan berdampak langsung pada kualitas ibadah jemaah kita,” lanjutnya.
Sari juga menambahkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan mengambil langkah lanjutan dalam bentuk pembentukan panitia khusus (pansus) atau bahkan penegakan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam proses penyelenggaraan haji.
“Kita terbuka pada semua opsi untuk perbaikan. Tidak menutup kemungkinan dibentuk pansus dan bisa saja dilakukan penegakan hukum. Tapi yg terpenting saat ini kita fokus dulu pada pendataan masalah secara menyeluruh, agar dasar evaluasi dan perbaikannya jelas,” kata legislator asal Dapil NTB II itu.
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor—baik dari Kementerian Agama, Kemenkes, hingga instansi pelayanan di Tanah Suci—untuk memastikan layanan haji yang lebih baik ke depan.
“Ini momentum untuk introspeksi dan memperbaiki sistem secara jujur dan terbuka. Harapan kami, tahun depan tidak ada lagi jemaah yang merasa terabaikan,” tutupnya.
