Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Golkar
Abraham Sridjaja Kecam pembubaran retret pelajar di Sukabumi
Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Abraham Sridjaja mengecam keras atas insiden pembubaran retret pelajar Kristen oleh sekelompok masyarakat di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat, Jumat (27/6), yang dinilainya membahayakan kebhinekaan dan menodai Pancasila.
“Peristiwa ini bukan sekadar insiden lokal. Ini alarm bahaya bagi kebhinekaan kita. Jika anak-anak kita tidak bisa beribadah dengan tenang di negeri ini maka kita semua sedang berjalan mundur sebagai bangsa. Ini menodai Pancasila kita, memecah belah bangsa, dan sangat tidak manusiawi," kata Abraham dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin. (30/6/25).
Abraham menilai bahwa tindakan perusakan dan pengusiran terhadap pelajar yang tengah menjalankan kegiatan keagamaan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya sekedar bentuk pelanggaran hukum, tetapi bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.
“Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi apalagi yang menjadi korban adalah anak-anak, pelajar-pelajar muda yang seharusnya dilindungi, bukan ditakut-takuti. Ini tindakan pelanggaran hukum," tegasnya.
Ia juga menilai rekaman video terkait pembubaran kegiatan tersebut dapat mencoreng wajah toleransi Indonesia di mata dunia.
Oleh karena itu, Abraham meminta Kapolri dan Polda Jawa Barat segera bertindak tegas dan menangkap para pelaku yang terekam jelas dalam video sebab tidak cukup bila hanya menggunakan pendekatan damai dan mediasi dalam menangani kasus tersebut.
“Kalau negara tidak hadir dan pelaku tidak ditindak maka yang tumbuh adalah ketakutan dan kebencian. Aparat jangan hanya menengahi, tangkap! Hukum harus berlaku untuk semua. Tidak ada tempat bagi intoleransi di republik ini,” ucapnya.
Sebagai anggota Komisi I DPR RI yang membidangi isu-isu pertahanan dan keamanan nasional, dia juga mengingatkan bahwa konflik berbasis intoleransi agama adalah bom waktu yang dapat merusak stabilitas sosial-politik bangsa.
Untuk itu, Abraham mendorong pemerintah pusat untuk segera menggelar evaluasi nasional terhadap kebebasan beragama dan perlindungan kelompok minoritas.
