Anggota Komisi XII RI / Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Mukhtarudin
Mukhtarudin Apresiasi Target Investasi Hilirisasi Rp1.600 Triliun: Sinyal Kuat Kepercayaan Dunia Usaha terhadap Arah Ekonomi Nasional
Jakarta, 22 Juli 2025—
Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin menyampaikan apresiasi dan dukungan atas pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa Indonesia siap menerima investasi sebesar US$100 miliar atau sekitar Rp1.600 triliun untuk proyek hilirisasi nasional mulai November 2025. Menurutnya, target tersebut bukan hanya mencerminkan skala ambisi pemerintah dalam membangun industri berbasis nilai tambah, tetapi juga menunjukkan tingkat kepercayaan investor terhadap stabilitas kebijakan ekonomi Indonesia.
“Ini bukan sekadar angka, tetapi sinyal kuat bahwa arah hilirisasi yang dijalankan pemerintah mulai mendapat legitimasi pasar. Pemerintah telah mengirimkan pesan bahwa Indonesia siap naik kelas sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Selasa (22/7).
Mukhtarudin yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai, kejelasan komitmen investasi ini merupakan capaian strategis dari upaya konsolidasi kebijakan hilirisasi nasional yang terus digaungkan Presiden Prabowo. Ia menambahkan, hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter semata, melainkan harus diperluas ke sektor manufaktur, logistik energi, dan penguatan kapasitas industri nasional.
“Kita sedang membangun ekosistem industri baru. Investasi yang akan masuk harus diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan hasil tambang, penguatan manufaktur berbasis SDA, dan infrastruktur energi di luar Jawa. Ini krusial untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional,” tegas legislator asal Kalimantan Tengah itu.
Mukhtarudin juga menekankan pentingnya kesiapan tata kelola agar investasi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berjalan dalam kerangka keberlanjutan dan keterlibatan daerah. Ia mendorong agar peta jalan hilirisasi disusun secara detail, melibatkan BUMN strategis, pelaku usaha nasional, serta UMKM daerah sebagai bagian dari rantai pasok.
“DPR melalui Komisi XII tentu akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan ini tepat sasaran, transparan, dan tidak menyisakan ketimpangan. Kami mendukung penuh langkah Menteri ESDM, dan berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki sense of urgency yang sama dalam menyambut gelombang investasi ini,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia menyebut bahwa keberhasilan hilirisasi akan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan transformasi ekonomi Indonesia di masa pemerintahan baru. Ia berharap target investasi ini dapat dikunci melalui kerja sama antarkementerian, dunia usaha, dan penguatan kerangka regulasi.
“Hilirisasi adalah fondasi menuju kemandirian industri dan pengurangan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Komitmen Menteri ESDM ini perlu didukung secara serius sebagai bagian dari agenda besar reformasi struktural ekonomi nasional,” pungkas Mukhtarudin.
