Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, (17/9). Foto: dpr.go.id
Dorong Percepatan Digitalisasi Pemda Bali, Taufan Pawe Minta Layanan Publik Lebih Optimal dan Aman
Denpasar – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe dorong percepatan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan publik, pertanahan, dan pengelolaan fiskal.
Taufan menilai Provinsi Bali memiliki kekuatan fiskal tinggi dan kesiapan infrastruktur yang memadai. Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Rabu (17/9/25).
“Saya melihat Provinsi Bali ini sebagai salah satu dari sepuluh provinsi yang punya kekuatan fiskal teratas, diurutan ke-5,” kata Taufan.
Taufan mengapresiasi laporan dari Gubernur Bali mengenai kesiapan 29 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah mengadopsi sistem digital. Meski demikian, ia menekankan bahwa sistem layanan digital masih perlu dioptimalkan agar lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sistem digitalisasi ini tidak bisa dihindari karena itu bagian dari kemajuan peradaban. Pelayanan digital adalah bentuk kehadiran negara yang lebih dekat dengan rakyatnya. Masyarakat tidak boleh dipersulit,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti rendahnya capaian sertifikat tanah digital yang baru menyentuh angka 7,5 persen. Ia mendorong Kementerian ATR/BPN untuk mengambil langkah lebih progresif dalam menuntaskan program digitalisasi pertanahan.
“Saya ambil contoh sistem persertifikatan digitalisasi, itu baru capaiannya 7,5 persen sekian. ATR/BPN harus lebih jauh melangkah,” ucapnya.
Taufan juga mengapresiasi dukungan penuh Gubernur Bali terhadap sinergi antara instansi vertikal seperti Kanwil ATR/BPN dan pemerintah kabupaten/kota se-Bali, sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang responsif dan terintegrasi.
“Saya melihat luar biasa Provinsi Bali ini, karena Pak Gubernur mensupport instansi vertikal bersama 9 kabupaten/kota. Ini pertanda bahwa tata kelola pemerintahan berjalan sebagaimana yang diharapkan,” jelasnya.
Taufan juga menyinggung pentingnya evaluasi berkala terhadap kepuasan masyarakat terhadap layanan digital. Menurutnya, survei yang hanya dilakukan satu kali dalam setahun masih kurang memadai untuk menangkap dinamika kebutuhan masyarakat.
“Saya mencoba memberikan masukan. Survei kepuasan publik idealnya dilakukan per semester, setiap enam bulan, bukan hanya sekali setahun,” ungkapnya.
Terkait keamanan sistem digital, ia mengingatkan agar aspek ini tidak diabaikan. Taufan menyambut baik kesadaran pemerintah daerah yang telah menyiapkan anggaran khusus untuk penguatan keamanan siber.
“Keamanan digitalisasi harus terjaga. Bisa saja sistem di-hack, ditembus oleh kemampuan teknologi yang lebih. Kemungkinan terburuk itu tidak boleh kita pungkiri,” tegasnya.
Sebagai penutup, Taufan mengapresiasi semangat inovatif yang ditunjukkan Pemprov Bali. Namun ia tetap mendorong agar capaian seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi terus ditingkatkan sebagai indikator nyata keberhasilan tata kelola digital.
“Saya tantang Pak Gubernur, ayo naikkan lagi IPM dan pertumbuhan ekonomi. Bali ini daerah wisata. Orang lebih kenal Bali daripada Indonesia, ini harus diperlihatkan lebih meyakinkan lagi,” pungkasnya.
