

Yulisman: Pertamina Jalankan Komitmen Energi Bersih, SPBU Swasta Harus Responsif
JAKARTA, 3 Oktober 2025 – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Yulisman, menegaskan bahwa isu kelangkaan BBM non-subsidi di sejumlah SPBU swasta tidak boleh menimbulkan kegaduhan publik. Menurutnya, pemerintah melalui Pertamina telah menjalankan komitmennya menjaga ketahanan energi sekaligus mendorong transisi menuju energi bersih.
“Negara punya kewajiban untuk menjamin ketersediaan BBM dari Aceh sampai Papua, dan hingga saat ini tidak ada masalah. Pertamina memastikan stok aman dan distribusi berjalan dengan baik. Jadi tidak perlu ada framing yang menyesatkan seolah-olah ada krisis energi,” kata Yulisman, Jumat (3/10).
Ia menegaskan, apa yang terjadi di SPBU swasta harus disikapi secara lebih bijak. Persoalan mekanisme bisnis seharusnya diselesaikan secara Business to Business (B2B) dengan Pertamina. “Jangan sampai isu ini dibesar-besarkan sehingga menimbulkan kesan negara gagal menjamin pasokan. Faktanya stok BBM tersedia, dan SPBU swasta juga sudah mendapatkan keuntungan besar dari serapan kuota tahunan yang lebih cepat terjual,” ujarnya.
Yulisman menambahkan, penting untuk tidak memframing kualitas BBM Pertamina secara negatif. “Justru kualitas BBM Pertamina sudah memenuhi standar tinggi. Apalagi dengan adanya kebijakan pencampuran etanol 3,5 persen pada base fuel, ini adalah bagian dari strategi transisi energi yang didorong Presiden Prabowo. Kebijakan ini menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan BBM yang lebih ramah lingkungan,” tegasnya.
Menurut Yulisman, SPBU swasta harus lebih responsif terhadap arah kebijakan energi pemerintah. “Kebijakan pencampuran etanol bukan hanya soal teknis, tapi bagian dari langkah besar menuju energi bersih dan berkelanjutan. Jadi sudah sepatutnya seluruh pelaku usaha ikut mendukung langkah ini,” jelasnya.
Legislator asal Riau ini juga menegaskan bahwa pemerintah dan Pertamina tetap konsisten menjaga ketahanan energi nasional. Namun, ia berharap SPBU swasta tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, melainkan ikut menjaga stabilitas distribusi energi untuk masyarakat.
“Kolaborasi yang sehat antara Pertamina dan SPBU swasta adalah kunci. Kalau mekanisme bisnisnya berjalan dengan baik, maka kepentingan masyarakat sebagai konsumen akan terlindungi, dan agenda transisi energi nasional juga dapat berjalan sesuai harapan,” tutup Yulisman.