Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun saat menghadiri acara Publik Bicara Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) di Pandaan, Kabupaten Pasuruan,(1/5). Foto: Antara
Ketua Komisi XI Misbakhin: Pemanfaatan QRIS Perkuat Daya Saing UMKM
Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad memgatakan bahwa pemanfaatan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat mengefektifkan transaksi sekaligus memperkuat daya saing.
Dalam keterangannya, Misbakhin mengatakan Bank Indonesia menghadirkan QRIS sebagai solusi praktis, aman, dan efisien dalam mendukung transaksi masyarakat, khususnya UMKM.
“QRIS tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi rakyat. Pelaku UMKM dapat naik kelas karena memiliki pencatatan keuangan yang lebih baik serta akses pembiayaan yang lebih terbuka,” kata Misbakhun dalam acara Publik Bicara Badan Supervisi Bank Indonesia di Pandaan, Kabupaten Pasuruan, (1/5/26).
Misbakhun menilai digitalisasi sistem pembayaran menjadi keniscayaan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Menurutnya, sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019, QRIS terus dikembangkan dan berpotensi digunakan dalam transaksi lintas negara.
Perluasan jangkauan QRIS hingga ke tingkat internasional, lanjutnya, akan meningkatkan daya saing UMKM Indonesia di pasar global.
Oleh karena itu, ia mendorong pelaku UMKM memanfaatkan QRIS sebagai sistem pembayaran digital guna menangkap peluang ekonomi yang lebih luas.
“Dengan semakin luasnya adopsi QRIS, UMKM di daerah diharapkan dapat terhubung dengan ekosistem ekonomi digital dan memanfaatkan peluang pasar yang lebih besar,” jelasnya.
Misbakhun juga memastikan keamanan transaksi melalui QRIS terjaga karena Bank Indonesia sebagai otoritas moneter telah membangun ekosistem pembayaran digital yang inklusif dan aman.
Menurutnya, QRIS merupakan sistem pembayaran yang sesuai dengan kondisi Indonesia, baik dari sisi infrastruktur maupun keamanan dengan risiko yang minim.
“QRIS memberikan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada uang tunai dan risiko kesalahan dapat diminimalkan,” lanjutnya.
