Ketua Fraksi DPR RI / Anggota Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji
Komisi VI DPR RI Soroti Tumpang Tindih Regulasi sebagai Penyebab Rumitnya Perizinan di Indonesia
Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, M. Sarmuji menilai persoalan rumitnya sistem perizinan di Indonesia dipengaruhi oleh masih adanya tumpang tindih regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut ia sampaikan menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait birokrasi perizinan yang dinilai menghambat investasi.
“Salah satu faktornya memang disharmoni atau tumpang tindih regulasi baik di pusat maupun di daerah. Bahkan seolah terjadi rebutan kewenangan. Ada kelemahan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Kamis (14/5/26).
Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI itu mengaku bersyukur karena Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, masalah rumitnya pengurusan izin sudah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum terselesaikan secara menyeluruh.
“(Masalah rumitnya urus izin) diusahakan jalan keluarnya. Tapi entah mengapa persoalan ini tidak terurai,” sambungnya.
Sarmuji menilai terdapat sejumlah langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan, salah satunya dengan melakukan sinkronisasi regulasi yang selama ini dinilai menghambat investasi.
“Harus disisir segala peraturan yang membuat izin investasi terhambat. Dulu ada istilah deregulasi,” ucap Sarmuji.
Selain itu, Sekjend DPP Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarinstansi, baik secara vertikal maupun horizontal, agar proses pelayanan perizinan dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
“Hal kedua koordinasi antarinstansi vertikal dan horisontal harus diperkuat,” lanjutnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti masih rumitnya sistem perizinan di Indonesia saat memberikan arahan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp10,2 triliun di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/26).
Dalam arahannya, Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan pembenahan sistem birokrasi serta mempermudah proses perizinan guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem. Kurangi ketidak efisiensi, permudah perizinan, jangan persulit,” kata Prabowo.
Presiden juga membandingkan lamanya proses pengurusan izin di Indonesia dengan negara lain yang dinilai jauh lebih cepat dalam memberikan layanan kepada investor.
“Pengusaha-pengusaha juga mengeluh mereka mau bekerja, mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin satu tahun, dua tahun. Sedangkan di negara lain dua minggu,” jelas Prabowo.
“Kita harus mengacu kepada negara tetangga kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun,” tambahnya.
