Anggota Komisi XII DPR RI Alfons Manibui, dalam RDP Komisi XII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan,(19/5). Foto: dpr.go.id
PNBP Minerba Naik di Awal 2026, Alfons Manibui Optimistis Target Tahunan Terlampaui
Jakarta – Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral dan batu bara selama empat bulan pertama tahun 2026 dinilai menjadi indikator positif bagi ketahanan fiskal Indonesia di tengah tantangan ekonomi global. Tren kenaikan tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan agar kontribusi sektor pertambangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semakin optimal.
Anggota Komisi XII DPR RI, Alfons Manibui, menyampaikan apresiasi atas capaian PNBP minerba yang hingga 30 April 2026 mengalami kenaikan sekitar 6–7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/26).
“Saya memberi apresiasi atas peningkatan PNBP. Ini sesuatu yang baik di tengah kondisi kita saat ini yang membutuhkan tambahan dana. Mudah-mudahan sampai akhir tahun target yang direncanakan bisa terlampaui,” ujar Alfons.
Ia menilai sektor mineral dan batu bara masih menjadi salah satu tulang punggung penerimaan negara sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga kesinambungan produksi sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui program hilirisasi.
Menurut Alfons, percepatan pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral atau smelter harus menjadi perhatian utama pemerintah. Hingga saat ini, masih terdapat sejumlah proyek smelter yang belum beroperasi optimal, padahal keberadaannya dinilai penting untuk memperkuat industri pengolahan nasional dan meningkatkan nilai ekonomi komoditas tambang.
“Smelter-smelter yang belum selesai harus dipacu agar segera berproduksi dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga mendukung rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif royalti pertambangan, selama implementasinya dilakukan secara bertahap dan disertai komunikasi yang baik kepada pelaku industri.
“Kalau keuntungan perusahaan sedikit berkurang tetapi negara mendapatkan tambahan penerimaan, menurut saya itu sesuatu yang wajar, selama dilakukan dengan baik,” tegas legislator asal Papua Barat itu.
Lebih lanjut, Alfons menegaskan Komisi XII DPR RI akan terus mengawasi kebijakan di sektor minerba agar tetap mampu menjaga kepastian investasi, mempercepat agenda hilirisasi, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
