Anggota BKSAP DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Dimuntar Kartasasmita, Foto : IG @galihkartasasmita
BKSAP Jalin Kerjasama Internasional dalam Upaya Dukung Kebijakan Pemerintah di Sektor Ekonomi Biru
Jakarta – Ekonomi biru telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Akan tetapi, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek ekonomi dan keuangan nasional.
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Galih Dimuntur Kartasasmita mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah defisit ekonomi.
“Permasalahannya sekarang adalah defisit ekonomi. Karena itu, BKSAP berperan dalam mengundang investor asing guna mendukung sektor ini. Situasinya tidak mudah, tetapi saya yakin pemerintah akan menemukan solusi,” kata Galih, dalam keterangan tertulis yang dikutip dari infobanknews.com, Jumat, (28/3/25).
Galih menegaskan bahwa parlemen akan terus mendukung dan mengawasi implementasi kebijakan ekonomi biru, meskipun eksekusi tetap berada di tangan pemerintah.
Ia optimistis di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu mengembangkan ekonomi biru secara signifikan.
“Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, menjadikan sektor kelautan dan perikanan sangat potensial. Jika ekonomi biru berhasil, seluruh sektor terkait, seperti perikanan, petani rumput laut, dan galangan kapal, akan berkembang pesat. Ini juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat pesisir,” jelasnya.
Guna mewujudkan ekonomi biru, Galih menekankan pentingnya kerja sama dengan komunitas internasional, seperti International Conservation Caucus Foundation (ICCF), Amerika Serikat, dan Tiongkok. Sinergi ini diharapkan membuka peluang bagi Indonesia dalam mengembangkan sektor kelautan lebih efisien.
“Pemerintah memiliki banyak ahli yang kompeten, baik di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) maupun Bappenas. Kami di BKSAP juga terus belajar dari parlemen luar negeri untuk memperkuat pemahaman dan strategi pengembangan ekonomi biru,” lanjutnya.
Disamping itu, Galih juga menyoroti potensi Indonesia sebagai produsen rumput laut terbesar di dunia. Ia menekankan bahwa sektor perikanan perlu dioptimalkan dengan efisiensi tinggi, termasuk dalam budidaya ikan nila yang tengah dikembangkan di daerah pemilihannya di Subang.
“Kuncinya adalah efisiensi. Dengan sistem yang lebih baik, kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan laut untuk hasil maksimal,” ujarnya.
Terkait mengenai realisasi ekonomi biru, ia mengakui bahwa prosesnya tidak bisa instan. Pemerintah yang baru berjalan enam bulan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk pemberantasan korupsi guna meningkatkan kepercayaan investor.
“Saat ini pemerintah mulai membersihkan praktik korupsi. Jika sudah bersih, investor akan lebih percaya, dan ekonomi biru bisa berkembang lebih baik,” pungkasnya.
Lebih lanjut, Galih juga menegaskan bahwapengembangan ekonomi biru sejalan dengan visi pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis harus terus dilakukan demi mencapai target tersebut.
