Wakil Ketua Banggar DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Muhidin M. Said
Raker Banggar DPR RI bersama Menkeu, Muhidin M. Said; Apresiasi Kinerja Menkeu
Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Mohamad Said mengapresiasi kinerja Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Ia menyampaikan pertanggungjawaban yang disampaikan Menkeu, Sri Mulyani mencerminkan keberhasilan pelaksanaan APBN di tengah berbagai dinamika global, termasuk ketegangan geopolitik dan gangguan rantai pasok dunia. Meski berada dalam kondisi tersebut, Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita sebesar 5,03 persen adalah capaian yang luar biasa. Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN. Ini menunjukkan kolaborasi antara DPR dan Pemerintah dalam mengawal APBN berjalan dengan baik,” kata Muhidin usai mengikuti Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Ruang Rapat Banggar, Senayan, Selasa (15/7/25).
Menurut Muhidin, laporan pertanggungjawaban Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga telah disetujui untuk dibahas lebih lanjut di tingkat Panja. Ia menilai pelaksanaan APBN tahun 2024 telah sesuai dengan alokasi yang telah direncanakan dan secara umum berjalan dengan baik.
Kendati demikian, mengenai adanya beberapa sasaran pembangunan yang belum tercapai sebagaimana disampaikan Menteri Keuangan, Muhidin menjelaskan bahwa pembangunan bersifat berkelanjutan dan merupakan bagian dari proses yang terus disempurnakan.
“Pembangunan ini kan berkelanjutan. Pemerintahan saat ini melanjutkan program-program sebelumnya. Mana yang belum sempurna, ya kita sempurnakan. Tidak semua target RPJM bisa tercapai 100 persen. Tapi arah dan progresnya jelas,” jelasnya.
Lebih lanjut, Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menyampaikan bahwa Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur dasar. Ia menilai bahwa dalam waktu kurang dari enam bulan, pemerintahan baru telah menunjukkan capaian awal yang positif, khususnya di sektor pangan.
“Kita lihat sekarang, Indonesia mulai menegaskan posisinya sebagai negara penghasil pangan yang unggul di Asia. Ini harus kita dukung terus agar kedepan kita bisa betul-betul mencapai swasembada,” pungkasnya.
Dalam Rapat Kerja yang membahas Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024, serta pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan lanjutan tersebut, turut hadir diantaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta jajaran pejabat Eselon I Kementerian Keuangan.
Adapun Pembahasan selanjutnya akan difokuskan melalui Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU untuk menelaah lebih rinci pelaksanaan APBN 2024, sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan anggaran DPR RI.
